TANJUNG SELOR, Headlinenews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat dukungan pemantauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama untuk memastikan dapur Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar kelayakan dan keamanan. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pembentukan Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota.
Dukungan tersebut dibahas dalam _Kick Off Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Penyelenggaraan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah_ yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekprov) Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, SE, MM, mewakili Gubernur Kaltara secara daring melalui Zoom dari ruang kerjanya di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (28/10).
Kegiatan ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program MBG.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik. Salah satunya melalui pembentukan Satgas MBG yang bertugas membantu pemantauan dan pengecekan kesesuaian dapur SPPG.
Tito memberikan waktu satu minggu kepada daerah yang belum membentuk gugus tugas untuk segera menindaklanjutinya.
Dijelaskannya, pemeriksaan SPPG akan mengacu pada 14 indikator yang telah disusun BGN. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar penentuan apakah suatu dapur layak untuk terus beroperasi, perlu diperbaiki, atau dinyatakan tidak layak pakai.
“Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar. Hasilnya akan menentukan apakah dapur tersebut dapat tetap beroperasi, perlu diperbaiki, atau belum layak,” jelasnya.
Tito juga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang terbagi dalam tiga gelombang dan enam wilayah. Insentif ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam mendukung program MBG.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, kehadiran Satgas MBG di daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan mekanisme pengaduan masyarakat berjalan dengan baik.
Menurut dia, pemeriksaan tersebut perlu mencakup standar dapur, kesesuaian fasilitas, dan kapasitas pelayanan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan.
Artinya, dapur-dapur yang ada di wilayah itu mendapat pengawasan yang baik, diperiksa sesuai, standarnya kita nilai, standar dapurnya kita pastikan, kesesuaian dapurnya, dan kapasitas dapurnya,” kata Sudaryono.
Berdasarkan rekapitulasi pembentukan Gugus Tugas Percepatan Implementasi Program MBG di daerah, Kalimantan Utara telah memiliki satu Satgas MBG di tingkat provinsi. Namun di tingkat kabupaten/kota tercatat belum ada pembentukan gugus tugas. Persentase pembentukan Satgas MBG di Kalimantan Utara tercatat sebesar 17 persen.
Data ini berguna untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menindaklanjuti kebijakan pemantauan dan penilaian kelayakan SPPG.
Dengan memperkuat koordinasi dan supervisi, Pemprov Kaltara diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (dkisp)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
