Bsinews.id, JakartaPemerintah menyiapkan empat penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan manajemen dapur, meningkatkan keamanan pangan, dan memastikan keakuratan penerima manfaat. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan prioritas tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dilansir Journalarta.
Perbaikan tersebut antara lain pemerataan pelayanan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), penyesuaian insentif Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), uji coba sistem prasmanan, dan pemantauan dapur melalui kamera CCTV yang terhubung ke pusat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).
Zulkifli dalam keterangannya, Selasa (20/10), menegaskan perluasan program harus dibarengi dengan pengendalian operasional dan penindakan penyimpangan.
“Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden, MBG segera dilaksanakan secara merata, terutama di daerah 3T dan daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi. Kekurangan harus diatasi, tata kelola dibenahi, dan penyimpangan akan kita tindak tegas,” kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Pangan.
Memperluas pelayanan merupakan salah satu langkah yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Pada tanggal 2 Oktober 2026, BGN mengaktifkan 480 SPPG baru di 16 provinsi di kawasan timur Indonesia. Selanjutnya pada 14 Oktober 2026, sebanyak 980 SPPG baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan mulai diaktifkan.
Menurut Zulkifli, petunjuk teknis SPPG di kawasan 3T ditargetkan selesai pada minggu ini. Peraturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian operasional pada unit yang telah diaktifkan.
Pemerintah juga menerapkan skema insentif baru mulai awal Oktober 2026. Besarannya ditetapkan sebesar Rp2.000 per porsi berdasarkan jumlah penerima manfaat yang sebenarnya dilayani oleh masing-masing SPPG.
Di sisi lain, BGN kembali melakukan pendataan unit-unit operasi. Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara (SPS 2), SPPG harus memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS), tidak dikenakan penghentian sementara, tidak pernah mengalami kejadian fatal, dan melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat hingga memenuhi kriteria operasional.
Data mengenai unit yang memenuhi status operasional disampaikan Zulkifli dalam rapat koordinasi. Jumlahnya tercatat puluhan ribu unit.
Data BGN mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional di SPS 2, kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Pangan.
Untuk memperkuat keamanan dan mutu pangan, pemerintah melakukan studi banding ke Jepang dan Italia. Selain itu, BGN menguji coba metode penyajian prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
