Eropa Memanas! Demonstrasi dan Kerusuhan Meluas di 10 Negara

Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang demonstrasi melanda sejumlah negara Eropa. Situasi memanas ini dipicu oleh berbagai permasalahan mulai dari anggaran pendidikan, tingginya biaya hidup, krisis perumahan, hingga dugaan korupsi.

Perkembangan terakhir, protes muncul di Jerman dan Austria, sebelum disusul laporan demonstrasi dan kerusuhan di Perancis, Albania, Italia, Belgia, Portugal dan Serbia.

Situasi di tiap negara berbeda-beda. Di Jerman, mahasiswa bersiap melakukan demonstrasi menuntut perbaikan pendidikan, sementara puluhan ribu orang berdemonstrasi di Austria menentang pemotongan anggaran universitas. Sementara itu, demonstrasi di Albania, Italia, dan Belgia diwarnai dengan bentrokan, sedangkan aksi di Portugal fokus pada tuntutan ekonomi dan sosial.

Berikut rangkaian demonstrasi di enam negara Eropa yang dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Senin (26/10/2026).

1. Jerman: Mahasiswa Siapkan Demonstrasi Nasional

Di Jerman, organisasi mahasiswa dan partai oposisi Die Linke mendukung rencana demonstrasi pada 31 Oktober di berbagai kota. Tindakan tersebut menuntut peningkatan pendanaan pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan jumlah guru, dan ukuran kelas yang lebih kecil. Gerakan pemuda juga mengangkat isu perlindungan iklim, kenaikan biaya hidup, dan penolakan terhadap wajib militer.

Juru bicara Konferensi Mahasiswa Federal Isabelle Seltenreich mengatakan mahasiswa mempunyai alasan kuat untuk menyuarakan perbaikan sistem pendidikan. Ia mengatakan tuntutan mereka serupa dengan tindakan di Perancis dan Italia, termasuk perlunya infrastruktur sekolah yang lebih baik dan kesempatan pendidikan yang setara.

Di sisi lain, sejumlah pejabat Jerman memperingatkan potensi kekerasan yang meluas. Menteri Dalam Negeri Baden-Württemberg Manuel Hagel mengatakan ada indikasi konkrit demonstrasi bisa meluas ke wilayahnya. Sementara itu, pejabat Bavaria Joachim Herrmann menyatakan akan mengerahkan pasukan polisi untuk mencegah kerusuhan, namun tetap melindungi hak masyarakat untuk berkumpul secara damai.

2. Austria: Puluhan Ribu Masyarakat Protes Pemotongan Anggaran Pendidikan

Di Austria, sekitar 50.000 orang berdemonstrasi di Wina untuk memprotes anggaran pendidikan yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan universitas. Aksi yang diprakarsai oleh Persatuan Mahasiswa Nasional Austria (ÖH) ini diikuti oleh mahasiswa dan staf akademik dari Wina dan daerah lain, dengan slogan “Siaga Merah – Selamatkan Universitas!”.

ÖH mengatakan pemerintah federal mengalokasikan €16 miliar (Rp 322,7 triliun) untuk universitas selama periode 2028-2030, sementara Konferensi Universitas memperkirakan setidaknya €18 miliar (Rp 363,1 triliun) diperlukan hanya untuk mengimbangi inflasi.

Ketua ÖH Viktoria Kudrna memperingatkan pemotongan anggaran dapat mengurangi pilihan program akademik, melemahkan layanan dukungan siswa dan memperburuk kondisi kerja.

Dampaknya juga mulai terasa, antara lain pengurangan jam operasional perpustakaan di Universitas Teknologi Wina. Pihak universitas pun mendukung aksi tersebut dengan memberikan izin kepada mahasiswa dan staf untuk ikut serta dalam aksi demonstrasi.

3. Albania: Demonstrasi Korupsi Berujung Bentrokan

Perdana Menteri Albania Edi Rama menghadapi tekanan besar setelah demonstrasi yang dipimpin mahasiswa berlangsung selama enam hari berturut-turut. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran dirinya, dipicu oleh kemarahan atas dugaan korupsi pemerintah, kurangnya kesempatan kerja dan standar pendidikan yang buruk.

Aksi di ibu kota Tirana dan sejumlah kota lainnya berubah menjadi bentrokan. Para pengunjuk rasa membakar gedung-gedung pemerintah dan bank, memecahkan jendela-jendela toko, dan melemparkan batu-batu ke arah polisi. Aparat membalas pelemparan massa dengan gas air mata, meriam air, dan peluru karet.

Rama menolak seruan untuk mengundurkan diri dan menekankan bahwa demonstrasi tersebut bukanlah ancaman terhadap pemerintahannya, namun terhadap ambisi Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE).

“Yang ditantang bukan saya, bukan pemerintah, bukan pemerintah mayoritas atau partai pemenang pemilu, tapi jalan dan misi,” kata Rama melalui Facebook, seperti dikutip Reuters. Polisi mengatakan 388 orang telah didakwa pidana sehubungan dengan demonstrasi tersebut.

4. Italia: Polisi Hadapi Demonstran, Toko-toko Dijarah

Kerusuhan juga terjadi di Italia ketika demonstrasi menentang tingginya biaya hidup dan buruknya pelayanan publik menyebar ke sejumlah kota. Di Milan, polisi bentrok dengan demonstran yang melemparkan batu, memecahkan jendela toko dan membakar tempat sampah di sekitar Piazza Duomo. Pihak berwenang menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.

Bentrokan serupa dilaporkan terjadi di Milan, Bologna, Brescia, Bergamo dan Turin. Puluhan orang ditangkap atau dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengutuk kekerasan tersebut, sementara pemerintah menjadwalkan diskusi tentang cara menangani situasi tersebut di tengah persiapan pemilu tahun depan.

5. Belgia: Demonstrasi Biaya Hidup Menjadi Kacau

Di Belgia, demonstrasi menentang biaya hidup mengakibatkan bentrokan antara massa dan polisi. Aksi terjadi di Brussels dan Liege pada Sabtu (17/10/2026), ketika pihak berwenang menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok demonstran. Di kawasan Bourse, Brussel, polisi menembakkan gas air mata setelah sejumlah anak muda melemparkan botol dan benda lain ke arah petugas.

Menteri Dalam Negeri Belgia Bernard Quintin mengutuk kekerasan tersebut. “Ini bukan lagi sekedar demonstrasi,” tulisnya di media sosial. Dia menyebutnya sebagai “kekerasan yang murni, terorganisir dan berulang-ulang, dengan tujuan mengguncang masyarakat kita,” seraya berjanji mengambil langkah-langkah untuk memulihkan ketertiban.

Sementara itu, kru Euronews yang meliput demonstrasi di Paris dikabarkan diserang oleh sekelompok orang yang diduga terlibat penjarahan supermarket.

6. Portugal: Warga turun ke jalan terkait biaya hidup dan perumahan

Di Portugal, demonstrasi berfokus pada tuntutan ekonomi dan sosial. Serikat pekerja yang berafiliasi dengan konfederasi CGTP bersama dengan kelompok yang memperjuangkan hak atas perumahan mengadakan aksi di Porto, Coimbra dan Lisbon untuk menuntut upah yang lebih tinggi, pensiun yang lebih baik dan layanan publik yang memadai.

Aksi tersebut dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, bahan bakar, dan perumahan yang semakin sulit dijangkau. Sekretaris Jenderal CGTP Tiago Oliveira menyoroti lonjakan harga rumah dan memburuknya kualitas layanan publik. Para demonstran juga menuntut akses terhadap perumahan yang layak, di tengah kenaikan harga sewa dan semakin besarnya pembayaran hipotek.

7. Perancis: Biaya Hidup dan Pendidikan Membakar Negara

Prancis dilanda kerusuhan besar pada 17 Oktober dan merupakan salah satu kerusuhan perkotaan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Di balik kerusuhan tersebut, terdapat kemarahan masyarakat yang dipicu oleh tekanan terhadap biaya hidup, kenaikan biaya energi, dan kekhawatiran terhadap memburuknya layanan publik. Situasi ini juga memperburuk pertikaian politik di Perancis, dimana pemerintah menuduh kelompok kiri radikal sebagai pihak yang memicu kekacauan, sementara gelombang protes juga melibatkan serikat pekerja dan kelompok mahasiswa.

Dampak ketidakpastian juga dirasakan di pasar keuangan. Premi risiko utang pemerintah Prancis dibandingkan dengan obligasi Jerman dilaporkan mencapai level tertinggi dalam 15 tahun pada hari Kamis, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun mencapai 5,14%, level tertinggi sejak Juli 2002.

8. Serbia: Demonstrasi anti-pemerintah yang dipicu oleh korupsi

Sekitar 150.000 pendukung gerakan mahasiswa oposisi Serbia memadati pusat kota Beograd pada Kamis (22/10/2026), mendesak diakhirinya kekuasaan Partai Progresif Serbia (SNS) pimpinan Aleksandar Vucic. Gerakan tersebut, yang disebut Daftar Mahasiswa, mencalonkan kandidat yang didukung oleh mahasiswa untuk menantang partai populis sayap kanan dalam pemilihan parlemen hari Minggu.

Gelombang protes mahasiswa sudah berlangsung hampir dua tahun, dipicu oleh runtuhnya kanopi stasiun kereta Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang. Tragedi tersebut, yang banyak dikaitkan dengan korupsi, memicu demonstrasi besar-besaran dan berkembang dari tuntutan penyelidikan yang transparan hingga seruan diadakannya pemilihan umum dini.

Vucic, yang mendominasi politik Serbia selama lebih dari satu dekade, mengumumkan pemilu dini pada bulan September di tengah meningkatnya tekanan. Ia menuding gerakan mahasiswa merupakan upaya kudeta yang didanai pihak asing.

9. Spanyol: Rumah Terjangkau, Pendidikan Makin Sulit

Kerusuhan terjadi di Barcelona di tengah meningkatnya ketegangan sosial di Spanyol. Pada awal Oktober, puluhan ribu warga menggelar demonstrasi di berbagai kota untuk menuntut pemerintah mengatasi krisis perumahan, setelah parlemen menolak sejumlah kebijakan perlindungan penyewa.

Sebelumnya, penggusuran perempuan berusia 87 tahun di Madrid juga memicu kemarahan masyarakat terkait mahalnya harga rumah.

Aksi yang berujung kerusuhan di Barcelona punya pemicu berbeda-beda. Demonstrasi yang dilakukan melalui media sosial ini terkait dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan dan terinspirasi dari gerakan mahasiswa di Prancis. Peristiwa tersebut kemudian mengakibatkan rusaknya toko-toko dan fasilitas umum serta penjarahan sehingga memicu kecaman dari para pemimpin Catalonia.

Ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di Praha, Republik Ceko, pada Minggu (25/10/2026), memprotes rencana pemerintah mengubah sistem pendanaan media penyiaran publik. RUU tersebut akan menghilangkan biaya berlangganan rumah tangga, yang selama ini menjadi sumber pendanaan bagi Televisi Ceko dan Radio Ceko, dan menggantinya dengan dana dari anggaran negara. Kritikus khawatir perubahan ini membuat media publik lebih rentan terhadap tekanan politik.

Kontroversi muncul setelah usulan tersebut tiba-tiba dibawa ke parlemen di luar agenda resmi pada hari Jumat, sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan pada Sabtu pagi. Ketua Parlemen Tomio Okamura membatasi perdebatan dan menjadwalkan pemungutan suara pada pukul 04.36 waktu setempat. RUU tersebut kini memasuki tahap pembahasan panitia sebelum dilakukan pemungutan suara lebih lanjut.

Perubahan tersebut diperkirakan akan mengurangi pendanaan Televisi Ceko dan Radio Ceko sekitar 15% dan berpotensi berlaku mulai tahun depan. Kelompok oposisi membandingkan rencana tersebut dengan reformasi media di Hongaria pada era Viktor Orban, yang dipandang memperkuat media pro-pemerintah. Uni Penyiaran Eropa, Reporters Without Borders dan 14 kelompok lainnya mendesak perluasan diskusi publik.

(tfa/luc)

(Gambas: Video CNN)