PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang memperkuat kesiapan produksi dan rantai pasok pangan untuk mendukung pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut dilakukan melalui pendataan ketersediaan produk pertanian, pengujian kualitas bahan pangan, dan penyiapan sistem distribusi yang melibatkan UMKM dan pedagang lokal.
Langkah-langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Produksi dan Rantai Pasok Produk Pertanian dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang yang digelar di Ruang Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang, Aia Pacah, Kamis (22/10/2026).
FGD tersebut dihadiri oleh Sekda Kota Padang Raju Minropa, Prof James Hellyward, Ketua GAPEMBI Agung Adhitya Lingga, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani, dan Sekretaris Satgas MBG Kota Padang Alfiadi.
Pembahasan difokuskan pada kesiapan pasokan pangan yang dibutuhkan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), meliputi ketersediaan produk pertanian, kualitas komoditas, mekanisme distribusi, serta peluang keterlibatan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa mengatakan penguatan rantai pasok merupakan aspek penting untuk memastikan kebutuhan pangan dalam pelaksanaan MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Menurutnya, ketersediaan pangan harus didukung dengan sistem distribusi yang baik, data yang akurat, dan kualitas produk yang terjamin. Dengan demikian, kebutuhan SPPG dapat terpenuhi sesuai kebutuhan, sekaligus membuka peluang bagi petani, UMKM, dan pedagang lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program.
“Melalui FGD ini kami ingin memastikan rantai pasok pangan untuk kebutuhan MBG berjalan dengan baik. Pengumpulan data, pengujian dan survei dilakukan untuk mengetahui ketersediaan dan kualitas bahan pangan yang dibutuhkan SPPG. Kami juga ingin kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh UMKM dan pedagang lokal di Kota Padang,” kata Raju.
Ia menambahkan, keterlibatan pelaku usaha lokal perlu didukung dengan sistem penyediaan dan distribusi pangan yang terorganisir. Hal ini penting agar kebutuhan program dapat terpenuhi secara konsisten, sekaligus manfaat ekonominya juga dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
Salah satu upaya yang direncanakan Pemerintah Kota Padang adalah menyediakan pasar yang higienis, halal, dan memenuhi standar kesehatan. Lokasi ini diharapkan dapat menjadi tempat penjualan bahan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan SPPG dengan tetap memperhatikan aspek kebersihan, keamanan dan mutu produk.
“Kami berupaya menyediakan pasar yang higienis, halal, dan memenuhi standar kesehatan. Dengan lokasi khusus yang didukung pengawasan Satgas Aman Pangan, kami berharap pangan yang dijual benar-benar terjamin bersih, aman, dan bermutu,” kata Raju.
Adanya lokasi penjualan khusus ini diharapkan dapat memudahkan proses pengawasan bahan makanan yang beredar. Selain memastikan produk memenuhi persyaratan kesehatan dan halal, sistem ini juga diharapkan dapat membantu mempertemukan pemasok lokal dengan SPPG yang membutuhkan pasokan rutin.
Departemen Pertanian dan LPPM Unand Memetakan Kesiapan Pasokan
Untuk mengetahui kesiapan produksi dan distribusi pangan di Kota Padang, Dinas Pertanian Kota Padang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas (Unand) melakukan pendataan, pengujian dan survei rantai pasok.
Kegiatan ini diarahkan untuk memperoleh gambaran ketersediaan komoditas pertanian, kualitas bahan pangan, dan kemampuan pemasok dalam memenuhi kebutuhan SPPG. Hasil pendataan dan survei diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah penguatan rantai pasok sesuai dengan kebutuhan program MBG.
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani mengatakan kerjasama dengan LPPM Unand ini dilakukan untuk memetakan kesiapan rantai pasok serta mengidentifikasi potensi produk pertanian dan bahan pangan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan program.
“Melalui kerjasama dengan LPPM Unand, kami melakukan pendataan dan survei untuk melihat kesiapan rantai pasok pangan di Kota Padang. Kami berharap kebutuhan SPPG dapat terpenuhi dengan baik melalui produk pertanian dan bahan pangan dari UMKM dan pedagang lokal,” kata Yoice.
Menurutnya, pemetaan ini penting untuk mengetahui potensi pasokan yang tersedia serta melihat perlunya penguatan aspek produksi, kualitas, dan distribusi. Dengan informasi yang lebih terukur, upaya pemenuhan kebutuhan pangan SPPG dapat direncanakan lebih tepat sasaran.
Penguatan rantai pasok juga memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, pemasok pangan, dan pengelola layanan gizi. Koordinasi ini diperlukan agar kebutuhan SPPG dapat disesuaikan dengan ketersediaan komoditas di wilayah dan kemampuan pemasok dalam menjaga kontinuitas pasokan.
Peluang Ekonomi Terbuka bagi UMKM dan Pedagang Lokal
Selain memastikan ketersediaan pangan, FGD juga menyoroti peluang ekonomi yang dapat tumbuh dari pelaksanaan program MBG. Kebutuhan pangan dalam jumlah dan frekuensi tertentu berpotensi membuka pasar bagi produk pertanian, hasil usaha pangan, serta komoditas yang diperdagangkan oleh pelaku usaha lokal.
Pemkot Padang mendorong peluang tersebut untuk dimanfaatkan oleh UMKM dan pedagang lokal melalui mekanisme pengadaan dan distribusi yang terorganisir. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat saja, namun juga dapat berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat.
Keterlibatan pelaku usaha lokal perlu didukung oleh kesiapan pasokan, kualitas produk, dan kemampuan memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan koordinasi antara pemasok dan SPPG diperlukan agar proses distribusi berjalan efektif dan bahan makanan yang dibutuhkan tersedia sesuai kebutuhan.
Pemerintah daerah juga mendorong penguatan Satgas Aman Pangan untuk mendukung pengawasan bahan pangan yang dipasarkan. Pengawasan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahan pangan memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan dan kehalalan sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan program MBG.
Melalui FGD ini, Pemko Padang berharap dapat membangun sistem rantai pasok pangan yang lebih terintegrasi, mulai dari pemetaan produksi, pendataan pemasok, pemeriksaan mutu, hingga distribusi hingga SPPG.
Penguatan sistem ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pangan untuk program MBG serta memperluas keterlibatan petani, UMKM dan pedagang lokal dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Padang.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
