– Iklan –
– Iklan –
JAKARTA, balipuspanews.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai dengan upaya melakukan perubahan mendasar, terutama dalam menutup kebocoran kekayaan negara, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Andre, Presiden Prabowo sebenarnya bisa memilih untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya tanpa menimbulkan keributan. Namun, Prabowo memilih membenahi sejumlah permasalahan mendasar yang selama ini dianggap merugikan negara.
Salah satu permasalahan yang disoroti adalah praktik underpricing dan underinvoicing ekspor sumber daya alam (SDA). Praktek ini dinilai menyebabkan Indonesia tidak memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya.
Penegasan tersebut disampaikan Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengkaji Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Perekonomian Kuat, dan Kemandirian Bangsa” di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Lima narasumber dari fraksi DPR hadir dalam diskusi tersebut ditambah seorang pakar kebijakan publik.
“Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam justru dirugikan dan dimanipulasi oleh korporasi. Oleh karena itu, Presiden mengambil kebijakan agar seluruh ekspor dikuasai oleh pemerintah sehingga kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh negara,” kata Andre dalam diskusi tersebut.
Langkah perbaikan tersebut dinilai berpotensi mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik-praktik yang merugikan negara.
Selain meningkatkan perekonomian, Andre juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Ia menilai penolakan MBG yang marak dibicarakan di Jakarta tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah daerah, Andre mengaku banyak menemukan siswa dan orang tua yang berharap mendapat manfaat dari program tersebut.
“Di Jakarta mungkin banyak penolakan. Namun, saat saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan mahasiswa dan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan MBG,” ujarnya.
Ketahanan Pangan Membaik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan sejumlah catatan kritis terkait dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari persoalan harga pangan, pemotongan APBD, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kesejahteraan guru.
Mardani mengapresiasi pencapaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya terkait produksi beras, ketersediaan pupuk, dan kebijakan yang memperbolehkan Indonesia untuk tidak mengimpor beras.
Menurutnya, keberhasilan menjaga produksi padi dan pengendalian harga pupuk menjadi kabar baik bagi petani. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.
Di sisi lain, Mardani menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya terus menekan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, ia mengatakan keterbatasan anggaran membuat sejumlah pemerintah daerah kesulitan menjalankan program dan memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Dia meminta pemerintah mengevaluasi kembali pembagian anggaran antara pusat dan daerah dengan mengacu pada semangat otonomi daerah.
Kedaulatan Data dan Ekosistem Digital
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyoroti persoalan penguasaan data dan ekosistem digital pemerintah. Ia mengingatkan, transformasi digital tidak hanya harus dilihat sebagai persoalan teknologi saja, namun juga menyangkut kedaulatan negara dan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan sistem administrasinya sendiri.
Menurut dia, pengelolaan data nasional dan ekosistem digital yang terpisah berpotensi menimbulkan permasalahan pada koordinasi, keamanan, dan efektivitas pelayanan publik.
“Yang perlu kita perhatikan bukan hanya persoalan demonstrasi di jalan saja, tapi juga siapa yang menguasai data dan ekosistem digital kita,” kata Rieke.
Rieke mengatakan sistem pemerintahan digital harus terintegrasi dengan berbagai sektor, antara lain pelayanan kesehatan, kependudukan, imigrasi, pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, negara mempunyai kemampuan untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik dan melindungi kepentingan masyarakat.
Peningkatan Sektor Pendidikan dan Utang Negara
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh menekankan perlunya perbaikan di bidang pendidikan, pemberantasan narkoba dan perjudian online, optimalisasi kelautan, dan pengurangan utang negara.
Dengan mengapresiasi program Sekolah Rakyat, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, dan Program Indonesia Pintar sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas akses terhadap pendidikan.
Meski demikian, ia meminta pemerintah memperkecil kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal, khususnya pesantren, serta memperkuat pemberantasan narkoba dan perjudian online yang dianggap mengancam masyarakat.
Dengan juga mendorong optimalisasi potensi maritim Indonesia dan pengelolaan sumber daya alam untuk mengurangi ketergantungan APBN terhadap utang.
“Secara makro, beliau sudah melaksanakan konstitusi dengan baik. Masih ada kekurangan, tapi semuanya diperbaiki,” kata Oleh.
Peningkatan Tata Kelola MBG, KDMP dan Transfer Daerah
Ahmad Irawan dari Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan dana transfer ke daerah.
Menurut dia, sejumlah kebijakan pemerintah yang transformatif belum mendapat perhatian yang memadai karena lemahnya sosialisasi dan beredarnya misinformasi.
Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai koalisi lainnya untuk mensukseskan pemerintahan ini, kata Ahmad Irawan.
Terkait MBG, ia menilai program tersebut penting untuk pemenuhan gizi masyarakat. Namun, pemantauan dan pelaksanaan anggaran harus diperkuat, sementara penyimpangan apa pun harus ditangani sesuai dengan undang-undang.
“Program seperti ini kita perlukan dan kita sebenarnya harus mengapresiasi Pak Presiden. Ini bukti kepedulian beliau terhadap masyarakat,” ujarnya.
Untuk KDMP, Ahmad Irawan mengimbau pemerintah mempercepat operasionalnya agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Menurutnya, koperasi berpotensi mendukung penyaluran barang subsidi dan kebutuhan logistik desa.
“Kami ingin mendorong Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa apa yang kami bangun selama ini memang memberikan manfaat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer pusat. Menurut dia, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah masih berkisar 10 persen terhadap APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi, perbaikan tata kelola, dan memperkuat kemandirian fiskal. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengumumkan kebijakan yang belum matang karena berpotensi memperburuk persepsi masyarakat.
Akuntabilitas dan Kebebasan Sipil
Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengatakan akuntabilitas publik, penegakan hukum, dan kebebasan sipil tetap menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, diperlukan kejelasan dalam menangani kritik terhadap pemerintah, termasuk di ruang digital. Kritik masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi, sedangkan penanganan dugaan pelanggaran hukum harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Trubus menegaskan, evaluasi kebijakan pemerintah tidak hanya menyangkut perumusan dan pelaksanaan program, tetapi juga akuntabilitas kepada publik dan perlindungan ruang demokrasi.
Oleh karena itu, Trubus menilai pemerintahan Prabowo telah menunjukkan sejumlah perubahan dalam pendekatan kebijakan.
Penulis: Hardianto
Redaktur: Oka Suryawan
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
