Prabowo-Gibran Dua Tahun: KKP Perkuat Konservasi Laut dan Pengawasan IUU Fishing

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan capaian penting dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hingga Oktober 2026, luas kawasan konservasi laut Indonesia telah mencapai 31,6 juta hektar, dan pemantauan terhadap praktik illegal unreported unregulated (IUU) fishing terus dilakukan secara intensif.

“Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menjaga laut kita, baik dari segi kelestarian ekosistem maupun kedaulatan sumber daya perikanan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Luas kawasan konservasi laut yang mencapai 31,6 juta hektar hingga Oktober 2026 merupakan bagian penting dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Kawasan konservasi berperan dalam melindungi habitat dan keanekaragaman hayati laut, serta menjaga daya dukung stok ikan yang menjadi sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir.

Dari sisi pemantauan, KKP mencatat jumlah kapal illegal fishing yang disita sebanyak 88 kapal pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 355 kapal pada tahun 2025. Sedangkan hingga September 2026, jumlah kapal IUU fishing yang disita sebanyak 154 kapal illegal fishing.

Menteri Trenggono menegaskan, perluasan kawasan konservasi dan penindakan penangkapan ikan ilegal merupakan dua upaya yang saling melengkapi. Konservasi menjaga ekosistem laut tetap lestari, sementara pemantauan memastikan sumber daya ikan Indonesia tidak dieksploitasi secara ilegal.

“Laut yang sehat dan terlindungi dari penangkapan ikan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan generasi mendatang. Oleh karena itu, KKP akan terus memperkuat pengawasan dan menjaga kawasan konservasi laut,” kata Menteri Trenggono.