Melalui belanja negara yang diarahkan secara produktif, APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas perekonomian, tetapi juga menjadi instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pelayanan dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam forum tersebut “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Lanjutkan Asta-Ita” yang digelar di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Dalam dua tahun pemerintahan, dukungan APBN terhadap agenda prioritas antara lain tercermin melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan produktivitas masyarakat. Di bidang pendidikan, pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.
Di bidang kesehatan, APBN mendukung perluasan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan menjangkau 70,3 juta orang pada tahun 2025 dan 99,1 juta orang pada September 2026. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas RSUD secara lengkap di berbagai daerah.
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita tidak hanya berbicara tentang angka-angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Menkeu.
Selain mendukung program-program prioritas, APBN juga berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian dan fiskal di tengah dinamika global. Perekonomian Indonesia terus tumbuh pada kisaran 5 persen, sementara reformasi fiskal dan sektor keuangan terus dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN dan memperkuat ketahanan perekonomian nasional.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran APBN dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai risiko. Salah satunya dengan memperkuat pengawasan dan menindak aktivitas ekonomi ilegal yang berpotensi menggerus pendapatan negara serta mengganggu aktivitas perekonomian yang sehat.
APBN 2027: Optimalisasi Fiskal untuk Pertumbuhan Lebih Tinggi
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, peran APBN semakin strategis. APBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen menjaga stabilitas, namun juga dioptimalkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan pada penguatan investasi, mendorong kegiatan produksi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja formal, dan memperkuat daya saing perekonomian nasional.
Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, namun sekaligus mampu memberikan dorongan pertumbuhan yang cukup kuat. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya harus saling bersinergi,” tegas Menkeu.
Dalam APBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun, dan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Postur ini dirancang untuk memberikan ruang fiskal yang memadai untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Upaya mendorong pertumbuhan juga tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah akan memperkuat sinergi dengan pihak swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah sebelumnya mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan 6 persen pada tahun 2027, pertumbuhan investasi perlu dipercepat hingga sekitar 7 persen.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN tumbuh, APBN mengayomi dan APBN kredibel. Ini cerminan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa terus melanjutkan kerja besar kita demi Indonesia yang lebih baik,” tegas Menkeu.
Dengan demikian, perjalanan pemerintah selama dua tahun menjadi batu loncatan untuk memasuki tahap pembangunan berikutnya. APBN akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, memperkuat landasan pembangunan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. (**)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
