RRI.CO.ID, Jambi- Perluasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan kapasitas Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketersediaan pasokan pangan, sertifikasi halal, dan sumber daya manusia pendukung.
Akademisi Universitas Jambi, Junaidi, mengatakan pengembangan SPPG merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan MBG dapat mencapai sasaran penerima manfaat di Jambi.
Berdasarkan data yang disampaikannya, capaian SPPG di Jambi hingga Juni 2026 masih berkisar separuh dari target. Dari target sekitar 414 SPPG, tercatat hanya sekitar 254 SPPG yang masih dalam progres pelaksanaan program.
“Kalau kita lihat pencapaian target Jambi masih 50 persen. Dari target SPPG yang seharusnya 414, ternyata hanya 254,” kata Junaidi, saat Sosialisasi Kajian Fiskal Daerah Provinsi Jambi Triwulan II 2026, Rabu 30 September 2026.
Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas layanan MBG. Perluasan SPPG dinilai penting karena sasaran program tidak hanya mencakup pelajar, mulai dari PAUD hingga SMA, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya seperti ibu hamil dan lansia.
Junaidi juga menyoroti persoalan kesetaraan. Pertumbuhan SPPG belum sepenuhnya merata antar wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi ini terkait dengan perbedaan jumlah penduduk, kapasitas layanan, dan aksesibilitas masing-masing wilayah.
“Penyebaran dan distribusinya juga tidak merata,” ujarnya.
Selain jumlah dan sebaran SPPG, Junaidi mengatakan kesiapan operasional menjadi hal lain yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah proses sertifikasi halal bagi SPPG dan pemasok yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Menurut Junaidi, proses sertifikasi halal memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menghambat kesiapan operasional SPPG dan pemasok pangan.
Likuiditas operasional dan sertifikasi halal juga menjadi kendala. Keterlambatan pencairan dana dapat mengganggu pembelian bahan baku sehari-hari, sedangkan proses sertifikasi halal masih memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi, ujarnya.
Ia menilai persoalan sertifikasi tidak lepas dari upaya menjamin keberlangsungan operasional MBG. Dengan semakin banyaknya SPPG yang dibangun dan kapasitas layanan diperluas, kesiapan administratif dan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan juga harus berjalan seiring.
Di sisi lain, perluasan SPPG juga harus dibarengi dengan kesiapan pasokan pangan. Junaidi mengatakan, sejumlah komoditas seperti susu, buah-buahan, daging ayam, dan sayur-sayuran masih mengalami keterbatasan produksi di Jambi. Sementara produksi beras lokal diperkirakan hanya memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan daerah, sedangkan pasokan telur relatif cukup.
Kondisi ini berpotensi membuat sebagian kebutuhan MBG masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Junaidi mengatakan, persoalan ini perlu dilihat tidak hanya sebagai persoalan rantai pasok, tapi juga persoalan rantai nilai. Sebab, besarnya anggaran dan aktivitas perekonomian yang timbul dari MBG akan berdampak pada perekonomian daerah jika kebutuhan program dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dan produsen lokal.
“Benarkah kebutuhan MBG lebih besar dari Jambi? Atau ini juga yang menghebohkan cerita peredaran uang di Jambi? Uangnya dibawa kemana?” katanya.
Dia mencontohkan, ketika aktivitas MBG meningkat, maka permintaan sejumlah komoditas pangan di pasar lokal juga bisa berubah. Menurutnya, kondisi harga sayur mayur saat MBG berjalan dan saat program libur merupakan sinyal perlunya penelitian lebih lanjut untuk melihat kemampuan pasokan lokal dalam memenuhi kebutuhan program.
Untuk itu, Junaidi menilai penguatan SPPG perlu dibarengi dengan penguatan produsen dan pemasok pangan lokal. Dengan demikian, perluasan MBG tidak hanya akan meningkatkan cakupan penerima manfaat, namun juga dapat memperkuat keterkaitan program dengan perekonomian daerah.
Ia menambahkan, kebutuhan akan ahli gizi juga menjadi tantangan. Ketersediaan sumber daya manusia ahli gizi sangat diperlukan untuk mendukung penyusunan menu sekaligus menjamin standar gizi dalam pelaksanaan MBG.
“Menurut kami, di Jambi, keempat persoalan ini sangat perlu dicermati agar MBG bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Dengan target penerima manfaat yang besar dan cakupan wilayah yang luas, Junaidi menilai percepatan penambahan SPPG perlu dibarengi dengan pemerataan lokasi, kesiapan pasokan, kepastian pembiayaan operasional, kepatuhan sertifikasi, dan penguatan sumber daya manusia.
Menurutnya, jika berbagai aspek tersebut bisa dipersiapkan secara bersamaan, maka perluasan MBG berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus membuka peluang keterlibatan pelaku ekonomi lokal di Jambi.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
