Payakumbuh, Rubrikpos — Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh mempertegas larangan penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah-sekolah.
Larangan ini telah disampaikan melalui surat edaran resmi yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengelolaan buku pelajaran.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Dasril, menjelaskan bahwa penjualan LKS di sekolah tidak diperbolehkan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Permendikbud jelas menyatakan bahwa satuan pendidikan tidak diperkenankan menjual buku, termasuk LKS, kepada siswa. Buku pelajaran, termasuk LKS, seharusnya disediakan sekolah tanpa dikenakan biaya,” ujar Dasril kepada media ini, beberapa waktu lalu.
Dasril mengungkapkan, pihaknya langsung bertindak setelah menerima informasi adanya praktik penjualan LKS di beberapa sekolah.
“Setelah mendapatkan laporan, kami segera menghentikan aktivitas tersebut. Penjualan LKS tidak boleh dikaitkan dengan penilaian, evaluasi, atau persyaratan administrasi lainnya,” tegasnya.
Dinas Pendidikan juga telah melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan pelarangan ini ditaati. “Kami memastikan dalam satu hingga dua hari ke depan tidak ada lagi penjualan LKS di sekolah-sekolah,” tambahnya.
Menurut Dasril, penerapan Kurikulum Merdeka menjadi salah satu alasan munculnya inisiatif dari pihak sekolah untuk menggunakan LKS sebagai sumber pembelajaran, terutama bagi mata pelajaran yang belum memiliki referensi lengkap.
Namun, ia menegaskan bahwa inisiatif ini seharusnya dikoordinasikan dengan dinas pendidikan agar tidak melanggar aturan.
“Pada dasarnya, LKS merupakan alat bantu yang dibuat oleh guru. Namun, penggunaannya harus sesuai regulasi dan tidak membebani siswa maupun orang tua,” jelas Dasril.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas sekolah atau guru yang terbukti melanggar aturan ini.
“Jika masih ada sekolah atau guru yang menjual LKS, kami akan meminta kepala sekolah menghentikan praktik tersebut. Jika tidak dipatuhi, kami akan mengambil tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain melarang penjualan LKS, Permendikbud juga melarang sekolah menjual seragam kepada siswa.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan ini sejak masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, jika kami menemukan pelanggaran, kami akan segera menindaknya,” pungkas Dasril (@dy)
Komentar