Payakumbuh – Pemko Payakumbuh memperkuat upaya perlindungan pekerja sektor informal dengan mengukuhkan 83 kader Gerakan Perlindungan Menyejahterakan Pekerja Informal (GALAMAI) sebagai ujung tombak perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar program, tetapi langkah nyata menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah kemiskinan baru,” kata Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda.
Pengukuhan kader yang dilaksanakan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi itu berlangsung di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Senin (06/04/2026).
Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi seluruh pekerja, khususnya kelompok rentan yang belum tersentuh jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia menyampaikan tiga pesan utama sebagai pijakan gerakan tersebut, yakni memastikan tidak ada pekerja yang tidak terlindungi, tidak ada keluarga kehilangan penghasilan tanpa perlindungan, serta mendorong gerakan dimulai dari lingkungan terkecil seperti RT, RW, dan tempat ibadah.
Menurut dia, keberadaan kader GALAMAI menjadi strategi penting untuk menjangkau pekerja informal yang selama ini belum terakses program perlindungan sosial.
Pemko Payakumbuh, kata dia, telah melindungi 3.156 pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, namun cakupan tersebut masih perlu diperluas seiring masih besarnya jumlah pekerja yang belum terdaftar.
Rida juga meminta camat dan lurah aktif mengawal kinerja kader di lapangan, mulai dari memastikan pendataan tepat sasaran hingga memperkuat koordinasi sampai tingkat RT dan RW.
Ia menekankan pentingnya respons cepat apabila peserta mengalami risiko kerja atau meninggal dunia, sehingga hak-hak mereka dapat segera diproses.
“Manfaat program ini harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar administrasi kepesertaan,” ujarnya.
Selain itu, Pemko Payakumbuh akan memperkuat gerakan tersebut melalui penerbitan surat edaran di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mendukung pembukaan layanan langsung BPJS Ketenagakerjaan di tengah masyarakat guna mempermudah akses pendaftaran.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi Iddial mengatakan program GALAMAI sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas lapangan kerja dan memperkuat sumber daya manusia.
Ia menyebutkan, berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, jumlah tenaga kerja di Payakumbuh mencapai 49.673 orang, terdiri dari 29.041 pekerja formal dan 20.632 pekerja informal.
Namun, sekitar 33.825 pekerja atau 68,1 persen di antaranya belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut dia, kader GALAMAI akan menyosialisasikan lima program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Ia menambahkan, iuran bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp16.800 per bulan, dengan manfaat santunan kematian mencapai Rp42 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, santunan berkala selama 24 bulan, serta beasiswa pendidikan hingga Rp174 juta untuk dua anak.
Iddial optimistis kehadiran kader GALAMAI mampu mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek di Kota Payakumbuh, termasuk melalui pemanfaatan kebijakan relaksasi iuran sebesar 50 persen.
“Gerakan ini harus menjadi upaya bersama agar tidak ada pekerja yang kehilangan perlindungan,” pungkasnya. (red)
Editor : Rachmail Gucci
Sumber Berita: Pemko Payakumbuh
