Ketika Presiden Mulai Mendengarkan Masukan dari Otoritas Fiskal, Keuangan dan Moneter

JAKARTA, investortrust.id — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Hambalang, Bogor, Jumat (25/09/2026), membawa harapan baru bagi pengelolaan perekonomian nasional. Dialog langsung dengan ketiga otoritas tersebut harus menjadi agenda rutin sehingga keputusan pemerintah didasarkan pada gambaran lengkap mengenai kapasitas anggaran, kesehatan industri keuangan dan stabilitas moneter.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur BI Destry Damayanti. Turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Kepala BP BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria. Informasi pertemuan tersebut dimuat media ini, Minggu (27/09/2026).

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan, pembahasannya mencakup perkembangan perekonomian dan sektor jasa keuangan, langkah-langkah antisipasi risiko, serta penguatan program perluasan akses keuangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Tidak ada penjelasan rinci mengenai seluruh masukan dari masing-masing otoritas atau keputusan yang dihasilkan. Namun kehadiran mereka dalam satu forum memberikan kesempatan kepada Presiden untuk mendengar langsung hubungan antara target pembangunan dan kemampuan perekonomian dalam mendukungnya.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sebenarnya sejumlah peluang telah diperoleh Prabowo untuk berdialog dengan otoritas ekonomi. Pada 20 Maret 2025 misalnya, Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menghadiri pertemuan di Istana. Gubernur BI saat itu, Perry Warjiyo, juga bertemu dengan Presiden pada 28 Maret 2025. Oleh karena itu, pertemuan Hambalang tidak bisa dikatakan sebagai pertemuan pertama Presiden mendengarkan otoritas fiskal, keuangan, dan moneter. Yang perlu diperkuat adalah keteraturan, kedalaman diskusi dan tindak lanjut.

Frekuensi seluruh rapat terbatas tidak dapat dibandingkan secara pasti dengan informasi publik. Pertemuan yang tidak diberitakan bukan berarti tidak terjadi secara otomatis. Namun masyarakat berkepentingan untuk mengetahui bahwa penjelasan risiko dan keterbatasan ekonomi mendapat perhatian yang cukup dalam pengambilan keputusan Presiden.

Rosan merupakan salah satu pejabat yang terlihat dalam berbagai agenda investasi Presiden. Pada 4 September 2026, Prabowo menerima Rosan bersama pejabat Danantara dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas percepatan hilirisasi dan penataan BUMN. Rosan juga mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan perusahaan otomotif TVS pada 17 September 2026. Koordinasi erat ini relevan dengan tugasnya menarik dan mengelola investasi.

Agenda investasi perlu berjalan seiring dengan penilaian fiskal, pengawasan keuangan dan kebijakan moneter. Setiap rencana pembangunan membawa kebutuhan pendanaan, risiko implementasi, dan konsekuensi terhadap perekonomian. Mendengar ketiganya secara langsung membantu Presiden menilai kelayakan program sebelum menentukan skala, jadwal, dan sumber pendanaan.

Baca Juga

Prabowo Terima Ketua OJK dan Gubernur BI di Hambalang, Bahas Sektor Ekonomi dan Jasa Keuangan

Menteri Keuangan mempunyai posisi penting untuk menjelaskan ruang fiskal yang tersedia. Besarnya program pemerintah harus dibandingkan dengan pendapatan negara, komitmen belanja, kebutuhan pelayanan dasar, pembayaran bunga utang, dan kemampuan memperoleh pembiayaan. Presiden perlu mendapat penjelasan yang jelas mengenai program yang dapat segera dilaksanakan, program yang perlu dilaksanakan secara bertahap, dan belanja yang harus diprioritaskan.

Ruang fiskal tidak bisa diperluas hanya dengan menetapkan target yang lebih tinggi. Pengeluaran baru memerlukan sumber pendanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, masukan dari Menteri Keuangan harus ada sejak tahap perancangan program. Dengan demikian, ambisi pembangunan mempunyai dasar anggaran yang realistis dan tidak menimbulkan beban yang sulit ditanggung pada tahun-tahun berikutnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK memberikan pandangan berbeda. Sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, OJK dapat menjelaskan kesehatan perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Informasi ini penting untuk menilai kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan sekaligus menjaga dana publik dan melindungi konsumen.

Presiden perlu mengetahui apakah kendala pembiayaan berasal dari likuiditas, risiko kredit, lemahnya permintaan, atau kelayakan usaha. Dorongan agar kredit tumbuh harus dibarengi dengan pemahaman terhadap kualitas debitur dan kemampuannya membayar. Demikian pula di pasar modal, kebutuhan penggalangan dana harus dibarengi dengan keterbukaan informasi, tata kelola, dan penegakan peraturan.

Kehadiran Presiden di Bursa Efek Indonesia juga layak menjadi bagian dari komunikasi perekonomian pemerintah. Pembukaan perdagangan di awal tahun, peringatan hari ulang tahun pasar modal, atau penutupan perdagangan di akhir tahun dapat menjadi peluang untuk menyatakan dukungan langsung terhadap perkembangan pasar modal Indonesia. Kehadiran Presiden menunjukkan bahwa pasar modal penting bagi perekonomian nasional.

Pesan yang diperlukan adalah komitmen terhadap kepastian hukum, perlindungan investor, kualitas emiten, dan konsistensi kebijakan. Dukungan ini akan lebih berarti jika diikuti dengan langkah-langkah nyata yang memudahkan perusahaan dalam meningkatkan modal secara sehat dan memberikan keyakinan kepada investor bahwa hak-haknya dihormati. Kehadiran Presiden dapat memperkuat komunikasi tersebut, sementara kredibilitasnya tetap ditentukan oleh implementasi kebijakan.

Sedangkan Gubernur BI dapat menjelaskan kondisi moneter, tekanan nilai tukar rupiah, inflasi, arus modal, dan pertimbangan arah suku bunga. Mandat BI meliputi stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI merupakan lembaga independen, namun bukan merupakan badan yang terpisah dari penyelenggara negara.

BI merupakan bagian dari penyelenggaraan negara meskipun mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independensi ini menjamin kebijakan moneter dilaksanakan secara profesional, kredibel dan bebas dari campur tangan politik, namun tetap akuntabel kepada publik. Oleh karena itu, koordinasi dan dialog antara Presiden dan Gubernur BI diperlukan agar kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing.

Penjelasan ini membantu Presiden memahami bahwa kebijakan suku bunga mengandung berbagai pertimbangan. Penurunan suku bunga dapat mendukung aktivitas perekonomian, namun cakupannya dipengaruhi oleh inflasi, pergerakan nilai tukar, dan kondisi keuangan global. Pemerintah perlu memahami pertimbangan tersebut agar kebijakan fiskal dan program pembangunan mendukung upaya menjaga stabilitas.

Dialog langsung harus tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga. Koordinasi yang baik memungkinkan pihak berwenang untuk menyampaikan penilaian profesional secara terbuka, termasuk ketika penilaian mereka menunjukkan bahwa suatu target perlu disesuaikan. Kesediaan untuk mendengarkan batasan kemampuan dan potensi risiko merupakan bagian penting dari kepemimpinan ekonomi.

Indonesia juga memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pertemuan dengan Presiden dapat memperkuat tindak lanjut penilaian bersama forum tersebut. Keterlibatan LPS sangat relevan ketika diskusi menyangkut jaminan simpanan dan risiko stabilitas perbankan.

Pertemuan Hambalang hendaknya dilanjutkan sebagai kebiasaan rutin, misalnya setiap bulan atau setiap triwulan, disertai dengan pertemuan tambahan jika kondisi memerlukannya. Masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai arah kebijakan tanpa mengungkapkan informasi pengawasan yang bersifat rahasia. Presiden juga mempunyai kesempatan rutin untuk menguji kemajuan program dibandingkan dengan perkembangan ekonomi aktual.

Harapannya, forum semacam ini memberikan ruang yang cukup bagi pemegang otoritas untuk menyampaikan kabar baik serta permasalahan yang perlu segera diatasi. Presiden membutuhkan keduanya agar program pemerintah dapat terlaksana dengan pembiayaan yang sehat, lembaga keuangan yang kuat, dan stabilitas perekonomian yang terjaga. (PD)