Jakarta, Aktual.com — Dugaan keterlibatan ketua umum partai politik besar dalam operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai menjadi sorotan. Sosok yang disebut-sebut dekat dengan kalangan politik Solo ini mengaku beberapa kali mengikuti rapat koordinasi bersama puluhan jenderal, termasuk perwira yang kini berstatus tersangka.
Tak hanya kedekatan politik, aktivitas Ketua Umum dalam pertemuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan perannya dalam operasi penyadapan yang diduga terjadi pada tahun 2025 hingga 2026. Apalagi, pertemuan terakhir yang disoroti disebut terjadi sekitar tiga jam sebelum aparat bergerak menangkap para tersangka.
Informasi tersebut disampaikan Setiyardi Budiono, pembawa acara Obor Rakyat Reborn, melalui tayangan video yang beredar di media sosial. Ia mengaku mendapat informasi dari sejumlah sumber terkait keberadaan ketua parpol tersebut dalam serangkaian pertemuan terkait kasus tersebut.
Obor Rakyat mendapat informasi valid dari beberapa sumber bahwa ada ketua partai yang terlibat dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo, kata Setiyardi, dikutip Jumat (6/11/2026).
Menurut Setiyardi, pertemuan di kawasan Widya Chandra, Jakarta, bukan kegiatan yang hanya dilakukan sekali saja. Ia mengatakan, Ketua Umum kerap menghadiri rapat koordinasi dengan sejumlah jenderal.
“Penyidik sudah tahu kalau rapat-rapat itu sering dilakukan. Rapat koordinasi itu sering dihadiri Ketua Umum partai ini,” ujarnya.
Klaim ini membuka pertanyaan penting: apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, siapa saja yang hadir, dan adakah keputusan atau arahan terkait operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo?
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi polisi yang membenarkan pertemuan tersebut atau membenarkan keterlibatan ketua umum partai dalam operasi penyadapan tersebut.
Setiyardi tidak menyebutkan nama sosok yang dimaksud. Ia hanya memberikan sejumlah ciri yang menurutnya merupakan petunjuk untuk mengidentifikasi sosok tersebut.
“Pertama, Ketua Umum partai ini dikenal sangat dekat dengan Solo. Dekat sekali. Agak norak. Kedua, kehidupan Ketua Umum partai ini penuh kontroversi,” ujarnya.
Berada di Kabinet Prabowo, Apa Hubungan Politiknya?
Berdasarkan informasi yang dihimpun Aktual.com dari berbagai sumber, sosok Ketua Umum partai tersebut rupanya memiliki posisi di kabinet Prabowo-Gibran saat ini, sehingga dugaan tersebut memiliki dimensi politik yang lebih luas. Pejabat kabinet berada dalam lingkungan pemerintahan dan mempunyai akses terhadap koordinasi kebijakan sesuai tugas dan kewenangannya.
Namun, posisi di kabinet tidak dengan sendirinya membuktikan adanya akses terhadap operasi penyadapan atau keterlibatan dalam tindakan ilegal. Hubungan politik dan jabatan pemerintahan harus dipisahkan dari dugaan peran dalam kasus pidana.
Jika benar Ketua Umum yang bersangkutan rutin menghadiri rapat bersama puluhan jenderal, penyidik perlu membeberkan kapasitas kehadirannya. Apakah ia hadir sebagai tamu politik, ikut membahas masalah keamanan, memberi arahan, atau mempunyai hubungan dengan pihak yang menguasai sistem penyadapan?
Pertanyaan lain yang perlu dijawab adalah apakah pertemuan tersebut membahas komunikasi pengawasan antara Presiden Prabowo dengan tokoh lain, atau tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang diusut.
Listyo Sigit dan Dua Jenderal Jadi Tersangka
Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengatakan dugaan penyadapan itu terjadi pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga masuk ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa terkait dengan penyidikan atau penyidikan yang sah.
Salah satu nomor yang disebut-sebut menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo. Penyadapan juga diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file penyadapan pada sistem LIMS pada Oktober 2026. Laporan polisi terkait kasus ini dibuat pada 30 Oktober 2026.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
