kicknews.hari ini – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat (KLU) Kabupaten Lombok Utara dipastikan berlangsung pada Senin, 2 November 2026. Kepastian ini menyusul kesiapan sejumlah fasilitas utama yang akan digunakan untuk menunjang aktivitas awal santri di ponpes tersebut.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) KLU Fathurrahman mengatakan, pemerintah daerah dan pihak terkait telah menyepakati jadwal pelaksanaan MPLS. Sejumlah rangkaian kegiatan juga telah disiapkan, termasuk pra-acara yang melibatkan siswa-siswi Sekolah Rakyat perintis dari Balai Pangudi Luhur, Mataram dan Lombok Barat.
Menurutnya, Lombok Utara merupakan salah satu daerah terakhir di Indonesia yang menerapkan MPLS untuk Sekolah Rakyat tetap. Dari total 93 sekolah negeri tetap secara nasional, masih ada dua daerah yang belum melaksanakan MPLS, yakni Lombok Utara dan satu kabupaten di Sulawesi Selatan.
Namun penetapan jadwal 2 November tersebut bukan semata-mata karena mengejar pelaksanaan nasional. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah kesiapan fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan MPLS.
“Untuk kebutuhan MPLS, secara fungsional bangunan yang kami siapkan sudah memenuhi standar dan layak huni. Empat asrama sudah siap, dua unit rumah susun untuk guru dan pengasuh juga siap, begitu pula aula, masjid dan kantin,” kata Fathurrahman, Jumat (30/10/2026).
Dijelaskannya, meski pembangunan fisik Sekolah Rakyat secara keseluruhan masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, namun fasilitas utama yang diperlukan untuk kegiatan siswa sudah dapat berfungsi. Berdasarkan informasi Satuan Kerja Pelaksana Sarana dan Prasarana Strategis (Satker PSN) NTB, progres pembangunan sekolah sudah mencapai sekitar 98 persen.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya memastikan pelaksanaan MPLS tidak akan tertunda lagi.
Soal tanggung jawab penyelesaian pembangunan, Fathurrahman menegaskan hal itu menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama penyedia jasa. Sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini berperan sebagai penerima manfaat dari pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Di sisi lain, pihaknya mengaku ada sejumlah calon siswa yang mengundurkan diri karena masih khawatir dengan kesiapan sekolah. Oleh karena itu, kepastian pelaksanaan MPLS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri orang tua dan calon siswa.
“Kami tetap berharap kepada para pendamping sosial khususnya pendamping PKH untuk membantu meyakinkan dan membujuk para calon mahasiswa yang sebelumnya mengundurkan diri agar bersedia mengikuti MPLS,” ujarnya.
Fathurrahman mengatakan, berdasarkan surat keputusan (SK) awal Bupati Lombok Utara, jumlah calon mahasiswa yang telah ditetapkan mencapai sekitar 600 orang. Namun jumlah siswa yang benar-benar mengikuti MPLS baru bisa dipastikan setelah kegiatan dilaksanakan pada 2 November mendatang.
Jika ada calon mahasiswa yang mengundurkan diri, peluang penggantinya masih terbuka melalui aplikasi Setara yang dikelola oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia menambahkan, animo masyarakat terhadap Sekolah Rakyat mulai menunjukkan perkembangan positif, terutama setelah melihat langsung perkembangan pembangunan dan kondisi fisik fasilitas sekolah yang semakin siap.
“Kami berharap kepastian pelaksanaan MPLS dapat mengembalikan kepercayaan calon siswa dan orang tua, sehingga kuota siswa yang telah ditentukan dapat terpenuhi dan kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat Lombok Utara dapat segera berjalan maksimal,” tutupnya. (gii/*)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
