Satu Dekade Bertugas, APBN Jokowi Makin Defisit – RubrikPos

RubrikPos.com -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat memiliki defisit paling lebar dibanding periode presiden sebelumnya.

Menurut Ekonom Ahli Fiskal Awalil Rizky, kondisi tersebut terjadi karena belanja negara pada masa pemerintahan Jokowi jauh lebih besar daripada pendapatan negara.

“Tren APBN kita, terutama di era Jokowi, memasuki era defisit yang makin lebar, karena laju pertambahan belanja lebih cepat dari pemasukan,” kata Awalil dalam penjelasannya di akun YouTube miliknya, dikutip Selasa (24/9).

Berdasarkan catatan, rata-rata defisit di era Jokowi sebesar Rp469 triliun atau 2,90 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rata-rata defisit tersebut jauh lebih besar dibandingkan era presiden sebelumnya yang hanya mencatat defisit 0,80-1,58 persen pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan defisit 1,75 persen pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, di bawah kepemimpinan Jokowi pada 2014-2019, defisit APBN mulai melebar hingga 2,32 persen, dan pada 2020-2024 mencapai 3,47 persen, jauh lebih besar dari batasan defisit dalam Undang-Undang sebesar 3 persen, dengan rasio utang 60 persen terhadap PDB, akibat Pandemi Covid-19.

“Defisit memang melebar secara nominal, terutama pada masa Covid 2020-2021, ketika mulai pulih secara nominal sempat menyempit sedikit, namun 2 tahun terakhir kembali melebar dengan defisit persentase yang lebih tinggi,” terangnya.

Bahkan, kata Awalil, ada rencana mengubah UU tentang batas defisit yang diizinkan dari 3 persen menjadi 4-5 persen.

“Konon katanya ada wacana perubahan UU batas defisit dari 3 persen menjadi 4 sampai 5 persen,” ujarnya.

Awalil mengatakan, kondisi APBN yang mengkhawatirkan terus terjadi lantaran rata-rata laju kenaikan pendapatan negara sepanjang pemerintahan Jokowi tercatat menurun.

“Jika ditelusuri lebih jauh, laju peningkatan penerimaan negara justru menurun di era Jokowi, dari 15,34 persen pada 2005-2014, menjadi hanya 6,85 persen pada 2015-2024,” ujarnya.