Payakumbuh – Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja menyusul akan diterapkannya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mulai 2026.
Arahan tersebut disampaikan Rida saat memimpin Rapat Evaluasi SAKIP Tahun 2025 dan persiapan Evaluasi SAKIP Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (10/06/2026), yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan Tim SAKIP Kota Payakumbuh.
“Kita perlu memastikan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja tersusun dengan baik serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah agar siap menghadapi sistem evaluasi yang semakin modern dan berbasis teknologi,” kata Rida.
Ia mengatakan penerapan evaluasi SAKIP berbasis AI merupakan langkah pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas, objektivitas, dan akurasi dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Menurut dia, kesiapan menghadapi sistem baru tersebut tidak hanya menyangkut kelengkapan dokumen, tetapi juga kualitas penyusunan program dan kegiatan agar benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan.
Rida menyampaikan Kota Payakumbuh kembali mempertahankan predikat BB pada hasil evaluasi SAKIP dengan peningkatan nilai dari 76,01 menjadi 76,31.
“Capaian ini menunjukkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan. Namun, rekomendasi hasil evaluasi tetap harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan peningkatan nilai terjadi pada seluruh komponen penilaian, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi internal.
Meski demikian, hasil evaluasi masih menemukan sejumlah catatan, terutama terkait penjenjangan atau cascading kinerja yang perlu lebih diselaraskan antara sasaran strategis daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada tingkat perangkat daerah.
Menurut Rida, penyelarasan tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program yang dibiayai APBD memberikan dampak nyata terhadap pencapaian indikator pembangunan.
Dalam menghadapi evaluasi berbasis AI, Payakumbuh dinilai memiliki kesiapan yang cukup baik. Berdasarkan survei Pusat Studi Tata Kelola dan Reformasi Administrasi Universitas Indonesia (UI-CSGAR), Payakumbuh menempati peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat dalam aspek kesiapan dokumen dan dukungan teknis.
Capaian itu membuka peluang bagi Payakumbuh untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan evaluasi SAKIP berbasis AI.
Rida mengatakan pemanfaatan AI sebagai Decision Support System diproyeksikan mampu mempercepat proses telaah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dari sebelumnya membutuhkan waktu hingga dua pekan menjadi sekitar dua hingga tiga hari.
“Percepatan tersebut akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data,” katanya.
Untuk mendukung kesiapan tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menuntaskan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP paling lambat 30 Juni 2026, melakukan standardisasi dokumen kinerja dalam format PDF Text, serta mempercepat penyempurnaan aplikasi E-SAKIP Kota Payakumbuh agar proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi.
Ia menegaskan penguatan SAKIP bukan semata-mata untuk meningkatkan nilai evaluasi, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Menurut dia, penguatan akuntabilitas kinerja telah berkontribusi terhadap berbagai capaian pembangunan daerah. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh meningkat dari 80,76 menjadi 81,62 dan masuk kategori sangat tinggi, sekaligus menempatkan daerah itu dalam tiga besar IPM tertinggi di Sumatera Barat.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,95 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Sumatera Barat sebesar 5,31 persen maupun nasional sebesar 8,25 persen. Rasio gini juga turun dari 0,313 menjadi 0,271 yang menunjukkan semakin membaiknya pemerataan pendapatan.
Sementara itu, perekonomian Payakumbuh tetap tumbuh 3,55 persen di tengah tekanan akibat kebakaran besar di kawasan Pertokoan Blok Barat dan gangguan jalur transportasi utama, atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen.
“Akuntabilitas bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan pemerintah mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan,” pungkasnya. (red)
Editor : Rachmail Gucci
Sumber Berita : Pemko Payakumbuh
