JAKARTA, Mediakarya – Peta politik jelang pemilu 2029 mengalami pergeseran signifikan. Pakar Komunikasi Politik Dr Adi Suparto menyoroti semakin eratnya dua kekuatan politik terbesar, Gerindra dan PDI Perjuangan, yang dinilainya akan membentuk poros dominan baru.
Sinyal kemesraan itu terlihat dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu. Menurut Adi, pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan sinyal konsolidasi besar-besaran yang akan menentukan arah politik nasional.
Pertemuan Prabowo-Megawati menjadi sinyal awal. Dua raksasa yang semakin saling melengkapi, kata Adi.
Adi merujuk pada survei terbaru yang menunjukkan Gerindra dan PDIP masih berada di puncak elektabilitas. Poltracking periode 30 September-7 Oktober 2026 mencatat Gerindra 22,9 persen dan PDIP 13,4 persen. Sedangkan Voxpol Center pada 3-12 Oktober 2026 mencatat Gerindra sebesar 21,1 persen dan PDIP 16,1 persen.
“Angka gabungannya 36 hingga 37 persen. Ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah basis pemilih besar yang kini bersatu dalam satu poros. Ketika dua arus besar ini mengalir satu arah, maka ruang bagi partai di luar konsolidasi akan semakin sempit,” jelas Adi.
Sikap Jokowi-Gibran dinilai tidak mantap
Di tengah kemesraan Gerindra-PDIP, posisi mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru dinilai semakin terpisah dan belum memiliki pijakan yang kokoh.
Adi pun membeberkan tiga faktor penyebab runtuhnya citra Jokowi-Gibran di mata masyarakat. Pertama, belum kuatnya kendaraan politik yang diandalkan.
Menurut dia, Jokowi-Gibran sangat bergantung pada PSI, namun elektabilitas PSI masih di bawah ambang batas parlemen yakni 2,9 persen menurut Poltracking dan 2,4 persen menurut Voxpol.
Kedua, pengaruh pribadi berbeda dengan kekuasaan institusional. Diulas Kompas.com (26 Oktober 2026), kedekatan personal tidak serta merta menjadi kekuatan politik yang berkelanjutan tanpa mesin partai.
“Pengaruh pribadi bisa membuka pintu, tapi hanya dukungan kelembagaan yang kuat yang bisa menjaga pintu itu tetap terbuka,” kata Adi mengutip analisis pengamat Andi Widjajanto.
Ketiga, prioritas partai-partai besar kini berubah. Gerindra butuh stabilitas untuk menjalankan program pemerintah, sedangkan PDIP butuh ruang lebih besar dalam kebijakan nasional. Kebutuhan strategis keduanya kini bersinggungan.
Polemik Gibran Jadi Beban
Adi pun menyoroti polemik sosok Gibran Rakabuming Raka yang belum terselesaikan di mata publik. Meski tidak berdampak langsung pada posisinya sebagai Wakil Presiden, namun kontroversi yang berkepanjangan justru menjadi beban politik.
“Bagi partai besar yang melakukan perhitungan 2029, elektabilitas, penerimaan publik, dan risiko politik menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Semakin lama keraguan publik dibiarkan tanpa jawaban yang memuaskan, maka semakin kecil kemungkinan partai besar memprioritaskan tokoh-tokoh yang membawa ketidakpastian,” tegasnya.
Menurut Adi, dinamika ini menjadi pembelajaran bahwa kekuasaan itu dinamis dan tidak bisa diwariskan begitu saja.
Pijakan yang terasa goyah bukan karena ada pihak yang menjauh, tapi karena pondasi yang dibangun tidak selebar dan sekuat yang diharapkan, tutupnya. (Tambahan)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
