Jakarta, CNN Indonesia —
Mitra Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tanya Badan Gizi Nasional (BGN) tidak terlalu sering mengubah kebijakan tanpa evaluasi dan komunikasi yang memadai.
Perubahan peraturan dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi mitra, terutama terkait keberlangsungan operasional dan imbal hasil atas investasi yang telah dilakukan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia untuk Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T) Gardian Muhammad mengatakan pemerintah perlu memastikan kebijakan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan mitra dalam menjalankan dapur MBG dalam jangka panjang.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Menurut Gardian, standar gizi anak harus tetap menjadi prioritas. Namun pemenuhan mutu pangan, kecukupan gizi, keamanan pangan dan ketepatan pendistribusian juga bergantung pada kemampuan operasional dapur SPPG.
“Kami khawatir perubahan kebijakan yang terlalu sering justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa evaluasi dan komunikasi yang memadai, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang keberatan dari berbagai kelompok mitra, baik SPPG Jarak Jauh maupun SPPG di wilayah aglomerasi,” kata Gardian kepada CNNIndonesia.comRabu (4/11).
Dijelaskannya, operasional dapur MBG melibatkan banyak komponen pembiayaan, mulai dari pengadaan bahan baku, tenaga kerja, utilitas, distribusi, pemeliharaan fasilitas, hingga hasil investasi mitra.
Oleh karena itu, perubahan skema pembiayaan perlu mempertimbangkan seluruh kebutuhan tersebut.
Gardian juga mengingatkan mitra bahwa mereka telah mengeluarkan modal untuk menyediakan tanah, bangunan, renovasi, peralatan dapur, instalasi pendukung dan fasilitas lainnya.
Ia menilai sebagian besar investasi tersebut belum sepenuhnya kembali sehingga pemerintah perlu memberikan kepastian terkait skema pengembalian investasi dan insentif fasilitas.
“Jangan sampai mitra diminta terus memenuhi standar fasilitas dan pelayanan, namun di saat yang sama kepastian keberlanjutan pembiayaan investasinya semakin tidak jelas,” ujarnya.
Dia menegaskan, permintaan mitra tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan dari program pemerintah. Menurutnya, yang diperlukan adalah skema pembiayaan yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan agar mitra dapat tetap menjalankan operasional dapur.
Gardian mendorong BGN untuk melakukan simulasi keuangan berdasarkan kondisi riil masing-masing SPPG sebelum menerapkan kebijakan baru secara keseluruhan.
Perhitungan ini juga perlu membedakan karakteristik daerah dan melibatkan asosiasi dan mitra dalam proses evaluasi.
“Kami tidak meminta pemerintah memberikan keuntungan berlebihan kepada mitra. Yang kami perjuangkan adalah skema yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan,” kata Gardian.
Sebelumnya, BGN menetapkan batasan maksimal biaya operasional dapur MBG sebesar Rp3.000 per penerima manfaat.
Kebijakan ini menggantikan mekanisme penggantian sesuai pengeluaran (at cost) tanpa plafon yang sebelumnya digunakan.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, perubahan tersebut dilakukan untuk mengendalikan belanja agar tidak melebihi alokasi APBN. Biaya operasional masing-masing SPPG kini dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani sebenarnya.
Selain itu, BGN mengubah skema insentif fasilitas SPPG dari tarif tetap Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per penerima manfaat. Besaran insentif mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas layanan. Anggaran penyediaan makanan ditetapkan sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar.
Tak hanya itu, BGN juga tidak lagi memasukkan kendaraan distribusi sebagai komponen biaya operasional karena fasilitas tersebut beserta bangunan dapur, peralatan memasak, dan peralatan makan merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh mitra.
Tysa menyatakan, seluruh komponen pembiayaan, baik biaya operasional, bahan baku, hingga insentif ketersediaan dan kualitas layanan, dihitung berdasarkan jangka waktu sebulan penuh. Ia yakin pengelolaan menu, pengadaan bahan baku, operasional dapur, dan distribusi yang efisien dapat membantu penggunaan anggaran sesuai alokasi.
(Gambas: Video CNN)
(del/sfr)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
