Hal itu disampaikan Suahasil dalam jumpa pers penindakan impor beras, garam, dan balpres ilegal di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta, Selasa (22/9/2026).
“Kalau beras diselundupkan akan mencoreng swasembada pangan kita,” kata Suahasil.
Menurutnya, pemerintah bersama petani telah berupaya meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Oleh karena itu, masuknya beras ilegal dinilai berpotensi mengganggu hasil upaya tersebut.
“Petani kita bekerja menanam padi yang produktivitasnya tinggi, lalu masuklah beras ilegal seperti ini,” ujarnya.
Suahasil mengatakan besarnya pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat perdagangan ilegal menjadi daya tarik bagi pelakunya. Dengan jumlah penduduk yang besar dan daya beli masyarakat, Indonesia merupakan pasar potensial bagi berbagai produk.
“Pasar kita luar biasa besar. Menggiurkan semua pemain dunia di berbagai barang. Oleh karena itu kita harus menjaga pasar kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, impor beras ilegal juga menimbulkan permasalahan bagi konsumen karena pemerintah tidak dapat menjamin penyimpanan, pengiriman, pengemasan, dan kualitas beras.
Berbeda dengan beras yang diproduksi dan didistribusikan melalui jalur resmi, kata Suahasil, produk ilegal tidak berada dalam tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.
“Kalau beras produksi dalam negeri, ada pengelolaannya, penyimpanannya, penjualannya. Ada Bulog, ada Kementerian Pertanian yang mengambil kebijakan,” ujarnya.
Balpres menjadi perhatian
Selain beras, Suahasil menyoroti masuknya balpres atau pakaian bekas secara ilegal. Menurut dia, peredaran pakaian bekas impor ilegal bisa berdampak pada pelaku usaha dalam negeri, termasuk penjahit dan industri tekstil.
“Yang dirugikan itu penjahit Indonesia. Biasanya kami pesan dari penjahit Indonesia, dari industri Indonesia. Sekarang yang ilegal seperti ini masuk,” tuturnya.
Ia juga menyoroti aspek keselamatan dan kesehatan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal. Pemerintah, menurut dia, belum bisa memastikan kondisi barang tersebut, termasuk proses penyimpanannya sebelum pakaian tersebut masuk dan dijual di Indonesia.
Untuk itu, Suahasil meminta aparat Bea dan Cukai terus memperkuat fungsi perlindungan masyarakat melalui pengawasan dan penindakan berbasis risiko.
“Tindakan ini merupakan salah satu aspek kebanggaan, salah satu aspek motivasi, namun aspek lainnya adalah tanggung jawab seluruh Bea dan Cukai untuk bekerja dengan integritas di lapangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengapresiasi tindakan Bea dan Cukai terhadap impor ilegal. Dia mengatakan, kasus beras ilegal sebelumnya juga ditemukan di sejumlah daerah, termasuk Sabang dan Batam.
Amran mengingatkan, dampak masuknya barang ilegal jangan hanya dilihat dari jumlah barang yang berhasil ditindak.
Jangan lihat angkanya, dampaknya, kata Amran.
Dia mencontohkan masuknya daging ilegal pada tahun 2022-2023 yang menurutnya berdampak pada sektor peternakan setelah penyakit mulut dan kuku (PMK) merebak. Ia mengatakan, kejadian tersebut menunjukkan bahwa satu kali pengiriman barang ilegal bisa menimbulkan dampak yang jauh lebih besar.
Terkait beras, Amran mengatakan dampaknya bisa dirasakan oleh petani dan konsumen. Ia juga menyoroti penemuan beras yang diberi label produk premium, namun menurut hasil pemeriksaan pemerintah, itu adalah beras biasa.
Amran mengatakan, pemerintah menggunakan empat laboratorium untuk memeriksa produk tersebut. Ia menghubungkan praktik ini dengan potensi kerugian konsumen dan dampaknya terhadap harga beras.
Ia juga mengatakan, pemerintah telah memproses 102 tersangka kasus mafia makanan yang sebelumnya ditangani.
Ini perintah Presiden. Mafia korupsi di NKRI, khususnya bidang pangan, akan diberantas, kata Amran.
Menurut dia, penindakan juga dilakukan terhadap pihak internal pemerintah yang terbukti terlibat. Ia mengatakan, ada oknum Kementerian Pertanian yang telah diadili dan dipenjarakan.
Amran berharap penegakan hukum terhadap pelaku impor ilegal dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia percaya bahwa tindakan diperlukan untuk melindungi kepentingan petani dan konsumen.
Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, dan Perum Bulog dalam memantau dan menindak peredaran barang impor ilegal. (**)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
