MAKASSAR, Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto menuai reaksi dari kalangan pelajar dan pemuda di Sulawesi Selatan. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes menyerukan penyelidikan menyeluruh atas kasus tersebut dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terlepas dari posisi atau pangkat pihak-pihak yang diduga terlibat.
Desakan tersebut disampaikan melalui rencana aksi unjuk rasa di kawasan Flyover Makassar, Jumat (6/11/2026), bertemakan “Lindungi Kepala Negara, Usut Dugaan Makar, Selamatkan Kedaulatan Negara”.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes, Muhammad Yasin menegaskan, dugaan penyadapan kepala negara merupakan masalah serius yang tidak boleh dianggap sekadar pelanggaran teknis. Menurut dia, perkara tersebut menyangkut keamanan Presiden, integritas lembaga negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Dia meminta aparat tidak hanya fokus pada pihak yang diduga melakukan penyadapan, tapi juga menyelidiki kemungkinan ada pihak lain yang terlibat dalam perencanaan atau pemberian perintah tersebut.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada siapa saja yang diduga melakukan aksi di lapangan. Aparat penegak hukum harus berani mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mengusut kemungkinan adanya aktor intelektual, pihak pemberi perintah, motif dan kepentingan di balik dugaan penyadapan tersebut,” tegas Muhammad Yasin.
Yasin menilai, penanganan kasus ini juga menjadi ujian keberanian dan independensi aparat penegak hukum, apalagi jika penyidikannya menyentuh pihak-pihak yang mempunyai jabatan atau pengaruh di lembaga negara.
Baginya, supremasi hukum harus dibuktikan melalui proses penegakan hukum yang adil, bukan sekadar menjadi slogan yang kehilangan keteguhannya ketika dihadapkan pada kekuasaan.
“Jangan sampai hukumnya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Siapapun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena jabatan, pangkat atau kedekatan dengan kekuasaan,” tuturnya.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut, Yasin mengingatkan proses penyidikan harus menjunjung asas praduga tak bersalah.
Dia menegaskan, kemungkinan terjadinya makar tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan spekulasi. Setiap dugaan harus diuji melalui fakta, bukti yang sah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, transparansi dan profesionalisme penyidikan menjadi kunci agar penanganan perkara tidak menimbulkan keributan baru di masyarakat.
Yasin juga menegaskan, gerakan mahasiswa dalam menyuarakan perlindungan terhadap kepala negara bukan berarti memberikan dukungan terhadap praktik kekuasaan yang tidak terbatas.
Sebaliknya, ia menyebut pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan proses hukum merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan demokrasi.
“Mempertahankan kepala negara bukan berarti memberikan legitimasi kekuasaan yang tidak terbatas. Kita terus ingatkan bahwa demokrasi, konstitusi, dan hak-hak rakyat harus dilindungi. Negara harus kuat, tetapi kekuasaan juga harus tetap dalam kerangka hukum,” imbuhnya.
Melalui aksinya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes menyuarakan lima tuntutan terkait keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan demokrasi.
Pertama, mendesak pemerintah menjamin keamanan dan keselamatan Presiden Prabowo Subianto dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas konstitusi dan kelangsungan pemerintahan yang sah.
Kedua, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal, termasuk mengusut kemungkinan keterlibatan aktor intelektual, pemberi perintah, serta motif di balik kejadian tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah.
Ketiga, menolak segala bentuk makar, provokasi, atau upaya inkonstitusional yang dapat mengancam kedaulatan negara, merusak demokrasi, dan memecah belah persatuan bangsa.
Keempat, mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum memastikan supremasi hukum ditegakkan secara adil, transparan, profesional, dan tanpa pilih kasih.
Kelima, mengajak mahasiswa, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan bangsa dengan tetap menjaga demokrasi dan konstitusi.
Lebih lanjut Yasin mengatakan, keamanan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, ia berharap penanganan dugaan penyadapan ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di kalangan masyarakat.
Aliansi Jong Celebes juga mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurut mereka, sikap kritis harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Bagi aliansi ini, tindakan mahasiswa dan pemuda merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal permasalahan bangsa, terutama menyangkut keselamatan kepala negara dan otoritas hukum.
“Permasalahan ini akan terus kita monitor hingga ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban bagi setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Negara tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kelompok, hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, dan kedaulatan bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh siapapun,” pungkas Muhammad Yasin.
***
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
