Payakumbuh – Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menyatakan dukungan terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin, (04/08/2025). Wirman menilai dokumen anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif telah mengakomodasi dinamika fiskal dan kebijakan nasional, namun tetap perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami tentu menyambut baik penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 ini. Namun kami juga menekankan bahwa anggaran yang disusun harus selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
DPRD, kata Wirman, akan melakukan pembahasan secara cermat dan objektif terhadap seluruh struktur anggaran, termasuk program-program prioritas yang dibiayai melalui peningkatan belanja maupun pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Belanja yang bertambah harus betul-betul memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa program-program strategis seperti penurunan angka kemiskinan dan penanganan stunting benar-benar berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara arah belanja daerah dengan visi-misi kepala daerah serta kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden dan regulasi Kementerian Dalam Negeri tentang penyusunan APBD 2025.
Terkait dengan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,14 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD, Wirman menyampaikan apresiasi terhadap optimisme yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
“Target PAD yang meningkat patut diapresiasi, namun yang lebih penting adalah realisasinya. Peningkatan ini harus dibarengi dengan strategi konkret seperti perluasan basis pajak, peningkatan layanan, dan upaya intensif mendorong kepatuhan wajib pajak,” katanya.
Wirman juga menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar seluruh target yang ditetapkan tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD sangat ditentukan oleh sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kami di DPRD berkomitmen menjaga keseimbangan antara mendukung program pembangunan dan menjalankan fungsi pengawasan. Sinergi yang kuat adalah kunci agar APBD benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan di Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (red)
Editor : Rachmail Gucci
