Payakumbuh — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Payakumbuh menyoroti sejumlah aspek strategis dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PPP menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PPP, Irman Dt. Pangulu Sati, dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (05/08/2025).
Ia menegaskan, perubahan APBD merupakan amanat dari dinamika fiskal dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi yang harus direspons secara tepat oleh pemerintah daerah.
“Rancangan perubahan APBD Kota Payakumbuh 2025 harus disusun secara cermat dan efisien, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan prioritas masyarakat,” ujar Irman.
Menurutnya, pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp762,79 miliar, naik sekitar Rp6,91 miliar dibandingkan APBD awal tahun 2025. Kenaikan tersebut terutama berasal dari optimalisasi PAD yang ditargetkan mencapai Rp157,99 miliar, atau naik Rp10,14 miliar dari target sebelumnya.
Namun, Fraksi PPP mencatat adanya penurunan pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp3,22 miliar, akibat kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
“Dengan adanya penurunan transfer pusat, Fraksi PPP meminta agar Pemerintah Kota memprioritaskan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Irman.
Selain itu, Fraksi PPP juga menyoroti efektivitas pelaksanaan program belanja daerah yang naik menjadi Rp844,71 miliar, atau bertambah sekitar Rp16,04 miliar dari APBD awal. Ia mengingatkan agar pemerintah kota dapat memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan anggaran secara maksimal.
“Reschedule kegiatan harus dilakukan agar pelaksanaan dan realisasi keuangan berjalan seimbang, dan seluruh program selesai tepat waktu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PPP juga menyinggung sejumlah isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, di antaranya:
-
Penjelasan terkait pembayaran insentif guru PAUD, guru TPA, gharim masjid, serta jasa medis yang hingga kini belum terealisasi.
-
Perlunya penambahan penerangan dan patroli keamanan di kawasan Taman Pinggiran Batang Agam, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung.
-
Dorongan agar seleksi calon Direktur Utama PDAM Payakumbuh dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
-
Permintaan klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, termasuk tindak lanjut dan langkah perbaikan yang telah dilakukan.
Irman menegaskan, Fraksi PPP berharap agar pemerintah kota tidak hanya berfokus pada penyusunan angka-angka anggaran, tetapi juga memastikan pelaksanaan program benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pengelolaan APBD bukan diukur dari besarannya, tetapi dari seberapa nyata manfaat yang dirasakan masyarakat,” tutupnya. (red)
Editor : Rachmail Gucci
