Demonstrasi Tunggal Soroti Dugaan Korupsi Dana Desa

RRI.CO.ID, Tapteng – Aksi demonstrasi Simon Situmorang di Kantor Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah (PMD Tapteng) di Pandan, merupakan bentuk kritik untuk mengingatkan tindak lanjut penyelesaian kasus dugaan korupsi dana desa yang dilaporkan masyarakat sejak tahun 2021. Selain itu, Simon juga mempertanyakan kepada pemerintah terkait status hukum 13 kepala desa (Kades) penyandang disabilitas tersebut.

Dalam aksi tunggalnya, Simon mendesak pemerintah melalui Inspektorat dan PMD untuk secara transparan memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait pengembalian uang negara dan status hukum dugaan korupsi yang dilakukan oknum kepala desa. Dalam kesempatan itu, Simon juga melaporkan Kepala Desa Maduma ke Dinas PMD terkait dugaan korupsi dana desa pada tahun 2022 hingga 2025.

“Dari hasil pertemuan kami dengan Inspektorat Tapanuli Tengah dan PMD, ada beberapa dugaan korupsi pasca penonaktifan 13 kepala desa yang dilimpahkan ke Kejaksaan dan Kepolisian. Sementara itu, ada beberapa kepala desa juga yang mengembalikan uang negara yang penuh korupsi, dan ini belum ada keterbukaan informasi yang jelas dari Inspektorat atau PMD,” kata Simon pada Jumat, 25 September 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Tapteng Zulkifli Simatupang memastikan akan segera ‘jemput bola’ meminta data akurat kepada Inspektorat terkait rincian kasus dugaan korupsi 13 kepala desa penyandang cacat tersebut, mulai dari jumlah perkara yang diserahkan ke aparat penegak hukum, hingga proses pengembalian uang negara berdasarkan hasil audit dari Inspektorat, untuk kemudian segera dipublikasikan ke publik.

Terkait laporan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Maduma, Zulkfili pun memastikan akan segera turun ke lapangan bersama Inspektorat, dengan harapan ada tambahan bukti pendukung dari masyarakat sehingga memperkuat proses audit dan pemeriksaan.