JAYAPURA-Aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan serentak di Wamena, Nabire, Kota Jayapura dan Sentani, Selasa (15/9), dinilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua sebagai fenomena yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menduga aksi yang terjadi di sejumlah daerah tidak terjadi secara spontan dan kemungkinan ada pihak yang mengorganisir mahasiswa tersebut. “Kalau demonya dilakukan secara serentak pasti ada yang mengorganisirnya, jadi kita tidak bisa melihat secara sepotong-sepotong tapi harus dilihat secara keseluruhan. Jadi harus ada yang mengorganisirnya agar demonstrasi menolak MBG terjadi hampir di seluruh Papua,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (16/9).
Namun, menurut Frits, tudingan tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan substansi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. “Kalau ada yang protes, menyampaikan aspirasi, maka itu harus dilihat sebagai upaya melakukan perbaikan. Oleh karena itu, harus ditanggapi, didengarkan agar tidak menjadi resistensi terhadap penerima manfaat,” ujarnya.
Frits mengatakan munculnya penolakan terhadap MBG perlu dilihat dari berbagai permasalahan dalam implementasinya. Mulai dari distribusi penerima manfaat yang tidak merata, keterlambatan distribusi pangan, pelayanan yang belum mencapai seluruh sasaran hingga kasus keracunan yang terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut bisa menjadi penyebab munculnya resistensi di masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai penerima manfaat.
JAYAPURA-Aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan serentak di Wamena, Nabire, Kota Jayapura dan Sentani, Selasa (15/9), dinilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua sebagai fenomena yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menduga aksi yang terjadi di sejumlah daerah tidak terjadi secara spontan dan kemungkinan ada pihak yang mengorganisir mahasiswa tersebut. “Kalau demonya dilakukan secara serentak pasti ada yang mengorganisirnya, jadi kita tidak bisa melihat secara sepotong-sepotong tapi harus dilihat secara keseluruhan. Jadi harus ada yang mengorganisirnya agar demonstrasi menolak MBG terjadi hampir di seluruh Papua,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (16/9).
Namun, menurut Frits, tudingan tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan substansi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. “Kalau ada yang protes, menyampaikan aspirasi, maka itu harus dilihat sebagai upaya melakukan perbaikan. Oleh karena itu, harus ditanggapi, didengarkan agar tidak menjadi resistensi terhadap penerima manfaat,” ujarnya.
Frits mengatakan munculnya penolakan terhadap MBG perlu dilihat dari berbagai permasalahan dalam implementasinya. Mulai dari distribusi penerima manfaat yang tidak merata, keterlambatan distribusi pangan, pelayanan yang belum mencapai seluruh sasaran hingga kasus keracunan yang terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut bisa menjadi penyebab munculnya resistensi di masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai penerima manfaat.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
