SIGLI (Waspada.id): Tragedi penembakan saat perayaan Maulid di Kabupaten Tiro memicu demonstrasi ratusan mahasiswa di Gedung DPRK Pidie, Jumat (6/11/2026). Mereka menuntut Dandim 0102/Pidie memberikan penjelasan dan memastikan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa tersebut.
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Pidie mendatangi gedung perwakilan rakyat melalui konvoi kendaraan roda dua dan berjalan kaki usai menunaikan salat Jumat.
Aksi yang dikoordinir Muhammad Pria Al Ghazi ini diwarnai dengan orasi bergantian. Mahasiswa mendesak DPRK Pidie menggunakan fungsi pengawasannya dengan memanggil pimpinan Kodim 0102/Pidie untuk menjelaskan kronologis kejadian, penggunaan senjata api, dan tanggung jawab komando atas tindakan personel di lapangan.
Di tengah aksi, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, SH bersama 15 anggota dewan menerima perwakilan mahasiswa. Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana pun turut diikutsertakan dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Namun mahasiswa meminta seluruh anggota DPRK hadir dalam pertemuan tersebut. Menanggapi tuntutan tersebut, Anwar menjelaskan sejumlah anggota dewan lainnya sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Bahkan, surat perjalanan dinas anggota yang tidak hadir dibacakan langsung di hadapan para mahasiswa. Mirzatul Akmal pun tercatat sebagai salah satu nama barisan mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya.
Dugaan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Selain penembakan yang menewaskan seorang warga, peristiwa Pulo Keunari juga diwarnai dugaan kekerasan fisik terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak.
Amnesty International Indonesia dalam keterangannya pada 5 November 2026 menyoroti dugaan pemukulan terhadap warga. Di antara korban yang menjadi perhatian adalah seorang anak berusia 10 tahun dan ibunya yang berusia 38 tahun.
Mahasiswa mendesak agar penyidikan tidak hanya fokus pada penembakan, tapi juga mencakup dugaan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan warga lainnya.
Seperti diketahui, peristiwa tersebut mengakibatkan Abzalul Riza, 20, warga Dayah Gampong Baro meninggal dunia. Sejumlah warga lainnya juga mengalami luka-luka.
TNI AD sebelumnya menyebut aparat telah melakukan pendekatan persuasif dan mediasi sebelum kisruh terjadi. TNI juga menyampaikan penggunaan amunisi berongga dan peluru karet dalam tindakan pengamanan.
Namun mahasiswa meminta kejelasan mengenai dasar perintah, pihak yang memberi perintah, tata cara penggunaan senjata, serta tanggung jawab komando atas tindakan personel di lapangan.
Tindakan tersebut menjadi ujian bagi DPRK Pidie dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Mahasiswa berharap tuntutan pemanggilan Dandim 0102/Pidie tidak berhenti sebatas catatan rapat.
Tragedi Pulo Keunari bukan sekedar soal penguasaan bendera, tapi menyangkut keselamatan masyarakat sipil dan kepastian hukum. Keluarga korban berhak mendapatkan kejelasan, sedangkan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum. (id69)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
