MUNGKIN – Keterbatasan peralatan evakuasi masih menjadi kendala Satuan Siaga SAR Basarnas Borobudur dalam penanganan kecelakaan dan operasi pencarian dan pertolongan di wilayah Magelang. Ketersediaan fasilitas penyelamatan dinilai belum sepadan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Ady Ardyanto menilai kondisi tersebut tidak lepas dari minimnya dukungan anggaran untuk Basarnas. Faktanya, Indonesia mempunyai risiko bencana alam dan kecelakaan yang tinggi karena terletak di kawasan ring of fire.
“Jadi, tugas yang harus dilaksanakan Korps Basarnas seluruh Indonesia dan dukungan anggaran ini sangat timpang,” ujarnya usai kunjungan, Minggu (1/11).
Menurut Sofwan, dukungan anggaran untuk Basarnas harusnya mendapat porsi lebih besar. Sebab potensi bencana dan kecelakaan merupakan ancaman yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.
Kondisi ini dinilai semakin penting bagi wilayah Magelang yang memiliki sejumlah potensi kerawanan bencana. Keberadaan Gunung Merapi dan kawasan rawan longsor memerlukan dukungan fasilitas evakuasi dan peralatan penyelamatan yang memadai.
“(Peralatannya, Red) mengkhawatirkan. Menurut saya seharusnya peralatan itu kualifikasinya 10 kali lipat dari yang ada sekarang,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, Sofwan membuka peluang untuk mencari sumber pendanaan lain di luar anggaran pemerintah. Hal ini mencakup tanggung jawab sosial perusahaan atau program CSR dan sumbangan masyarakat.
Sofwan berharap dukungan terhadap Basarnas tidak hanya fokus pada penambahan personel. Pemenuhan kendaraan operasional dan peralatan penyelamatan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah agar petugas dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.
Keterbatasan fasilitas tersebut juga dirasakan langsung oleh petugas di lapangan. Tim penyelamat Unit Siaga SAR Basarnas Borobudur Ryan Aris Pratama membenarkan, sejumlah kebutuhan peralatan operasional masih belum terpenuhi. Salah satunya terkait perlengkapan penanganan korban kecelakaan lalu lintas yang memerlukan penanganan khusus.
Ryan menjelaskan, penambahan peralatan operasional sejauh ini masih bergantung pada pengadaan dan keputusan pemerintah pusat. Satuan kerja daerah belum mempunyai kewenangan untuk menentukan fasilitas tambahan secara mandiri. Sedangkan untuk penambahan peralatannya kita tunggu dari pusat, ujarnya. (aya/eno)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
