Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kokonao dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Langkah ini diambil untuk memastikan arah pengembangan Kokonao sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru sudah terencana, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Konsultasi Publik Pertama Penyusunan RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) Pertama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Ballroom Hotel Horison Ultima, Timika, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang dibuka resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Mimika Santi Sondang ini ditandai dengan pemukulan tifa. Hadir pula Kepala Dinas PUPR Mimika serta sejumlah narasumber dan pemangku kepentingan.
Santi dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan daerah memerlukan penataan ruang yang matang, fokus dan berorientasi pada kelestarian lingkungan.
Menurutnya, penyusunan RDTR kawasan strategis merupakan langkah penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan kepastian investasi, menjadi pedoman pembangunan, serta menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Penyusunan RDTR Kokonao mendapat dukungan bantuan teknis dari Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan anggaran tahun 2026.
Santi menjelaskan Kabupaten Mimika merupakan salah satu lokasi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Mimika mencapai 17,7 persen pada tahun 2029, sekaligus menurunkan angka kemiskinan hingga 15,03 persen.
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Mimika juga diproyeksikan menjadi kawasan pengolahan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan emas dan tembaga.
Sementara itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika, Kokonao ditetapkan sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang yang menyeluruh agar pembangunan kawasan berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, penyusunan RDTR yang terintegrasi dengan KLHS tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
Aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan juga harus menjadi pertimbangan utama sejak tahap perencanaan.
Untuk itu, Santi mengajak seluruh pemangku kepentingan baik unsur pemerintah, akademisi, hingga tokoh masyarakat untuk turut aktif menyampaikan gagasan dan masukan dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah Kokonao.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun komitmen bersama agar rencana tata ruang yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama dan sejalan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Santi berharap konsultasi publik dan FGD dapat menghasilkan ide-ide konstruktif dan menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Direktorat Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN, serta seluruh tim teknis yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen RDTR dan KLHS Kokonao.
Dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Mimika berharap dokumen tata ruang yang dihasilkan memiliki kualitas, arah pembangunan yang jelas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan potensi pengembangan Kokonao ke depan.
TIM
7
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
