BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Bambang Soesatyo memberikan dorongan kuat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperkuat konsolidasi kekuasaan. Menurutnya, pemerintahan yang solid dan satu komando menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang pelik, mulai dari perekonomian, hukum, pangan dan energi, hingga ketahanan nasional.
Dorongan tersebut disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya, usai menghadiri Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres, Rabu, 4 November 2026. Rapat tersebut dihadiri sejumlah tokoh Wantimpres seperti Agum Gumelar, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Margarito Kamis, dan Ida Bagus Purwalaksana.
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menilai Presiden Prabowo memiliki modal politik yang sangat besar dan kewenangan konstitusional yang penuh untuk menggerakkan mesin negara. Modal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seluruh aparatur harus dipaksa berjalan dalam satu ritme agar keputusan dapat diambil dengan cepat dan program benar-benar sampai ke masyarakat.
“Presiden mempunyai modal dan kewenangan politik yang kuat. Konsolidasi itu wajib dilakukan agar seluruh lapisan searah, saling memperkuat, dan tidak lamban dalam mengambil keputusan. Kepentingan negara dan rakyat harus di atas segalanya,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum KADIN RI ini mengingatkan, konsolidasi mendesak karena tekanan perekonomian masih nyata. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 tercatat sebesar 5,45 persen, namun di sisi lain harga bahan pangan masih fluktuatif, inflasi Oktober menyentuh 3,23 persen, dan pasar keuangan yang belum stabil. Belum lagi 22,93 juta penduduknya masih berada di garis kemiskinan dan angka pengangguran terbuka per Februari 2026 masih 4,68 persen.
Menurutnya, saat ini bukan saatnya bekerja sendirian. Sinergi kebijakan, kepastian regulasi, perluasan investasi produktif, dan upaya menjaga daya beli harus dijaga dengan ketat.
“Kita punya peluang besar untuk tancap gas. Kuncinya ada pada kerja sama kementerian, kebijakan yang pasti, dan program yang terukur. Masyarakat harus merasakan langsung hasil pembangunan,” tegasnya.
Tak hanya perekonomian, Bamsoet juga menyoroti sektor hukum dan keamanan, khususnya maraknya isu dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden. Dia meminta agar kasus tersebut diusut secara profesional, obyektif, transparan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Padahal, dalam hal ini, sistem keamanan komunikasi, pengawasan, dan koordinasi intelijen negara harus diperkuat sepenuhnya.
Dugaan penyadapan Presiden harus ditangani secara serius dan sesuai hukum. Sistem keamanan negara harus lebih kuat, pengawasan efektif, dan semua lembaga bekerja profesional agar kepercayaan masyarakat tidak runtuh, ujarnya.
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini menambahkan, konsolidasi harus menyentuh semua lini, mulai dari kementerian, aparat penegak hukum, intelijen, BUMN, hingga pemerintah daerah. Evaluasi kabinet, penyelarasan program, dan penguatan pengawasan anggaran merupakan langkah konkrit. Apalagi belanja negara dalam APBN 2027 diproyeksikan sekitar Rp4.106,3 triliun, ruang fiskal yang sangat besar untuk mendorong industri nasional, ketahanan pangan dan energi, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.
Konsolidasi harus membuat pemerintah bekerja lebih cepat, kebijakan lebih fokus, dan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik. Setiap kementerian dan lembaga harus memiliki target yang jelas, saling mendukung, dan bertanggung jawab atas hasilnya, jelasnya.
Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni Doktor Hukum Unpad sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila menegaskan, penguatan kontrol kekuasaan harus tetap dalam kerangka konstitusi. Independensi penegakan hukum, fungsi pengawasan DPR, dan partisipasi masyarakat harus dijaga. Presiden mempunyai hak penuh untuk mengatur kabinet dan memastikan para menterinya bekerja maksimal.
Presiden membutuhkan tim yang solid, kompeten, berintegritas, dan memiliki semangat yang sama. Dengan konsolidasi yang kuat, saya yakin pemerintah bisa bergerak jauh lebih efektif, menjaga stabilitas nasional, memperkuat kepastian hukum, dan mempercepat kesejahteraan rakyat, pungkas Bamsoet.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
