Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Aljabar Strategis Indonesia Arifki Chaniago menilai polemik soal ijazah penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi mempengaruhi peta politik menjelang Pilpres 2029. Menurut dia, respons elite terhadap persoalan ini mencerminkan perhitungan kepentingan dan posisi politik masing-masing partai.
Arifki menyoroti sikap timbal balik antara Partai Demokrat dan PSI, termasuk munculnya nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pembahasan polemik tersebut.
Masing-masing partai tentunya mulai memperhitungkan posisi, angka, dan peluangnya menuju tahun 2029. Putusan MA ini bisa menjadi salah satu isu yang bisa dimanfaatkan dalam dinamika ini, kata Arifki di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden dan usianya yang relatif muda membuat prospek politiknya menjadi perhitungan berbagai kekuatan politik.
“Kalau kita bicara tahun 2029, Gibran tentu merupakan sosok yang patut diperhitungkan. Namun dalam politik, setiap tokoh juga memiliki persaingan dan kepentingan yang saling berhadapan dengan tokoh lainnya. Oleh karena itu, respons partai terhadap polemik ini perlu dilihat dalam konteks kepentingan politiknya masing-masing,” ujarnya.
Arifki menilai perbedaan sikap Demokrat dan PSI menunjukkan partai-partai di pemerintahan masih punya agenda politik masing-masing untuk menghadapi pemilu mendatang.
Kerja sama di pemerintahan, menurutnya, tidak menghilangkan persaingan untuk memperkuat figur, memperluas pengaruh, dan menjaga relevansi partai menjelang kontestasi ke depan.
“Partai bisa bekerja sama di pemerintahan, tapi tetap punya agenda politik masing-masing untuk pemilu mendatang. Itu hal yang wajar. Yang menarik adalah bagaimana mereka menjaga kepentingan politiknya masing-masing tanpa mengganggu hubungan koalisi yang sudah berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika polemik berkembang hingga memunculkan wacana perubahan susunan pimpinan nasional, kalkulasi politik berpotensi melibatkan lebih banyak pihak.
Terkait kemungkinan itu, Arifki menyebut sejumlah tokoh, antara lain AHY dari Partai Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, serta tokoh Golkar.
Namun penyebutan nama-nama tersebut merupakan analisis potensi dinamika politik, bukan informasi adanya pencalonan atau kesepakatan pengganti Wakil Presiden.
Jadi, jangan hanya membaca ini sebagai pertanyaan siapa yang mendukung Gibran dan siapa yang mengkritiknya. Pertanyaan politik yang lebih besar adalah bagaimana konfigurasi kekuasaan akan terbentuk pada tahun 2029 dan tokoh mana yang mendapat ruang dalam konfigurasi tersebut, jelasnya.
Arifki menegaskan, polemik ini belum bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesepakatan atau skenario pergantian Wakil Presiden. Namun, ia menilai perkembangan respons di kalangan elite menunjukkan bahwa persoalan ini sudah menjadi bagian kalkulasi politik menuju tahun 2029.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
