Unjuk Rasa Sumpah Pemuda, Mahasiswa Desak Prabowo Perbaiki Kebijakan

JAKARTA – Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober diwarnai dengan gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah. Di Jakarta, massa dari berbagai kampus memfokuskan aksinya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan di berbagai sektor.

Sejak Rabu (28/10/2026) sore, mahasiswa yang tergabung dalam Komite Penyelamatan Kedaulatan Rakyat (SADAR) mulai memadati Jalan Jenderal Sudirman. Sebagian massa berkumpul di depan Gedung UOB sebelum bergerak menuju Bundaran HI. Mahasiswa dari sejumlah universitas lain pun turut berdatangan dengan membawa bendera dan atribut kampus.

Di tengah massa, para pengunjuk rasa bergantian berorasi dan mengangkat poster berisi kritik dan tuntutan terhadap pemerintah. Mereka menyoroti isu-isu lingkungan, ekonomi, pendidikan, penegakan hukum dan kebebasan sipil.

Ada lima tuntutan utama yang diajukan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di bidang lingkungan hidup, mahasiswa mendesak penetapan status bencana nasional bagi kebakaran hutan dan lahan serta wilayah terdampak lainnya, serta tindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab.

Mereka juga meminta APBN lebih berpihak pada rakyat dan mendesak adanya evaluasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Tuntutan lainnya termasuk pengurangan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan kerja, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia.

Foto: Ist

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dan menghentikan militerisasi di ranah sipil.
Aksi serupa juga terjadi di sejumlah daerah, antara lain Yogyakarta, Surabaya, dan wilayah Kalimantan. Permasalahan yang diangkat beragam, mulai dari tuntutan kenaikan upah minimum dan penurunan harga kebutuhan pokok hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Meski berlangsung hingga malam hari, aksi unjuk rasa secara umum berjalan tertib dengan diiringi aparat kepolisian dibantu personel TNI. Namun sempat terjadi beberapa kali aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan polisi.

Pemerintah Buka Ruang Aspirasi
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat. Ia mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang-undang dan pemerintah siap menerima aspirasi yang disampaikan sesuai ketentuan.

Namun yang harus dipastikan adalah aksi tersebut dilakukan dengan tertib, menjaga hak asasi orang lain, tidak mudah terprovokasi dan tidak anarkis, kata Sigit kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).

Ia menilai masukan dari mahasiswa dan kelompok masyarakat merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki kehidupan berbangsa. Momentum Sumpah Pemuda, menurutnya, juga harus menjadi pengingat agar perbedaan pendapat tidak merusak persatuan.

Senada, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Ia mengimbau peserta demonstrasi menjaga ketertiban, menghindari tindakan anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum.

Syahganda juga meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Masyarakat diingatkan untuk tidak menyebarkan informasi palsu yang dapat memperburuk keadaan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan aparat kepolisian di berbagai daerah untuk bersiap mengamankan aksi demonstrasi dengan mengedepankan pendekatan humanis.

“Kami akan terus mengedepankan upaya kemanusiaan, upaya preventif dan preventif, dan tentunya kami akan tetap menghormati segala ekspresi pendapat di masyarakat,” kata Suyudi di Mabes Polri, Rabu (28/10/2026).