Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Icuk Rangga Bawono mengingatkan pemerintah agar menindaklanjuti kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke nelayan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan langkah nyata. Sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain terbatasnya kuota dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk penangkapan ikan hingga pendangkalan alur Sungai Kaliyasa.
Icuk menilai kunjungan langsung Wapres bisa menjadi langkah awal memahami kebutuhan masyarakat pesisir. Namun efektivitas pendekatan ini bergantung pada tindak lanjut melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan masyarakat.
“Kami menilai pendekatan ini cukup baik jika ditindaklanjuti dengan implementasi yang dapat dikolaborasikan pemangku kepentingan terkait,” kata Icuk.
Sebelumnya, Gibran melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Cilacap, pada Senin (26/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia berdialog dengan para nelayan yang menyampaikan kendala operasional khususnya mengenai ketersediaan bahan bakar untuk melaut dan kondisi jalur pelayaran.
Nelayan mengeluhkan terbatasnya kuota dan distribusi bahan bakar yang berdampak pada aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, pendangkalan alur Sungai Kaliyasa dinilai akan menghambat pergerakan kapal penangkap ikan.
Gibran kemudian meninjau kondisi alur Sungai Kaliyasa dan kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk melihat langsung permasalahan yang dilontarkan masyarakat.
Icuk menilai penyelesaian permasalahan nelayan memerlukan koordinasi lintas sektor, apalagi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan menghadapi keterbatasan ruang fiskal di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Kondisi ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, menurut Icuk, penyelesaian permasalahan tidak cukup hanya mengandalkan anggaran pemerintah kabupaten.
“Tidak hanya berhenti mendengar langsung permasalahan nelayan dan masyarakat di Kabupaten Cilacap, tapi harus ada implementasinya. Tindak lanjutnya seperti apa, kerjasama apa yang bisa dibangun dengan masyarakat sehingga bisa mempercepat penyelesaian permasalahan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai keterlibatan kementerian dan BUMN dalam kunjungan Wapres bisa membuka peluang kerja sama guna mempercepat penanganan permasalahan daerah. Namun bentuk dukungan dan program yang akan dilaksanakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing pihak.
Lebih lanjut, Icuk mendorong Pemkab Cilacap untuk mengembangkan pemetaan permasalahan prioritas masyarakat, khususnya kebutuhan sektor perikanan. Pemetaan ini dapat menjadi dasar untuk menghubungkan program pemerintah pusat, dukungan BUMN, dan kajian perguruan tinggi.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar penyelesaian permasalahan tidak berjalan secara parsial, melainkan dimulai dari kebutuhan riil masyarakat.
Oleh karena itu, harapannya Pak Wapres bisa berkunjung bersama-sama pemangku kepentingan “Itu bisa mengatasi permasalahan dan mempercepat penyelesaian permasalahan daerah,” ujarnya.
Persoalan bahan bakar dan pendangkalan saluran sungai berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas nelayan. Ketersediaan bahan bakar mempengaruhi kemampuan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, sedangkan kondisi jalur pelayaran berkaitan dengan akses kapal menuju wilayah penangkapan ikan.
Oleh karena itu, tindak lanjut kunjungan Wapres penting dilakukan untuk memastikan aspirasi nelayan diwujudkan dalam program-program yang terukur. Bagi masyarakat pesisir Cilacap, keberhasilan penanganan masalah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan penangkapan ikan dan mempercepat penyelesaian kendala ekonomi yang mereka hadapi.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
