Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong perbaikan penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan dan pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan berbahan dasar minyak jelantah saat berkunjung ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin 26 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran mendengarkan keluh kesah masyarakat dan meminta koordinasi antar lembaga penanganan masalah BBM, jalur pelayaran, energi hijau, dan pelayanan publik.
Dalam dialog di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, nelayan menyampaikan keterbatasan solar bersubsidi untuk kapal berukuran 30 gross tonnage (GT) ke bawah. Mereka juga menyoroti pendangkalan jalur pelayaran yang menghambat aktivitas penangkapan ikan. Pemerintah daerah mengaitkan peningkatan kebutuhan bahan bakar ini dengan masuknya kapal dari luar daerah ke Cilacap.
Gibran meminta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengawal pendistribusian solar agar memenuhi kebutuhan nelayan dan mencegah penyalahgunaan kuota. Ia juga meminta pendataan nelayan yang belum menerima surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi untuk diteruskan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Nelayan pemilik kapal di bawah 30 GT yang belum memiliki surat rekomendasi diminta mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Gibran juga meminta koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengerukan jalur pelayaran dan pembangunan bendungan.
Dalam pertemuan tersebut, Agustin menyampaikan apresiasi atas kebijakan penyediaan bahan bakar solar khusus untuk kapal nelayan berukuran GT 31-200. Ia yakin kebijakan ini membantu kapal-kapal dalam kategori tersebut tetap beroperasi.
Agustin mengatakan, “Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang mewujudkan solar khusus nelayan untuk GT31-200. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, ini sungguh luar biasa. Sehingga kapal GT31-200 kini bisa berlayar dengan lancar.”
Nelayan lainnya, Temu, mengatakan pasokan solar bersubsidi untuk kapal berukuran 30 GT ke bawah masih mencukupi. Ia berharap pemerintah segera mengatasi masalah ini agar aktivitas penangkapan ikan dapat berlangsung lebih aman dan lancar.
Temu mengatakan, “Cilacap selalu kekurangan solar bersubsidi untuk kapal-kapal berukuran 30 GT ke bawah Pak. Saya mohon mungkin nanti Pak Wapres, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Cilacap, agar bisa terwujud dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para nelayan dan nelayan bisa melaut dengan baik.”
Menanggapi aduan tersebut, Gibran berkata, “Nanti kita cek dulu, apa saja persyaratan yang kurang. Kami hadir untuk menyelesaikan permasalahan nelayan di sini.”
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang mendampingi kunjungan tersebut menyatakan, Pemprov akan menindaklanjuti permasalahan sesuai kewenangannya dan membantu berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika terdapat permasalahan yang memerlukan penanganan lintas lembaga.
Sumarno mengatakan, “Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan keluhannya terkait distribusi bahan bakar dan kuota kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran sehingga mengganggu aktivitas penangkapan ikan.”
Dia menjelaskan, pengerukan jalur pelayaran ini diusulkan dengan melibatkan KKP sesuai kewenangannya. Pemprov juga mencatat permasalahan tanah pondasi milik masyarakat penganut agama tertentu di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, untuk dikoordinasikan dengan Pemkab Cilacap.
Sumarno menegaskan, “Intinya Pak Wapres mengatakan kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu kewenangan Pemprov, kita juga akan bertindak.
Usai berdialog dengan para nelayan, Gibran mengunjungi Kilang Pertamina Cilacap untuk melihat pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) yang dapat dihasilkan dari minyak jelantah. Sumarno mengatakan, Pemprov telah mengumpulkan minyak jelantah dari aparatur sipil negara (ASN), namun upaya tersebut perlu diperluas melalui pemerintah kabupaten dan kota, desa, kelompok masyarakat, dan organisasi pemberdayaan keluarga (PKK).
Sumarno mengatakan, “Ini potensinya luar biasa. Kami dari Pemprov Jateng sebelumnya sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun pengumpulan ini harus lebih masif lagi, karena lokasi produksinya ada di Cilacap.”
Ia menambahkan, “Ini mempunyai potensi bagi masyarakat Jawa Tengah. Kita berbicara tentang energi hijau dan kemandirian energi.”
Berdasarkan keterangan Pertamina Patra Niaga yang dipublikasikan pada 27 Oktober 2026, tiga bank sampah binaan di Cilacap yakni Beo Asri, Abhipraya, dan Cahaya Asri telah mengumpulkan minyak jelantah untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi sampah rumah tangga.
Wapres Gibran mengapresiasi keterlibatan warga dalam kegiatan tersebut saat mengunjungi kilang pada 26 Oktober 2026. Gibran mengatakan, “Saya mengapresiasi peran perempuan dan masyarakat di Cilacap yang telah berkontribusi dalam pengelolaan minyak jelantah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sederhana yang dimulai dari rumah dapat dikaitkan dengan inovasi energi nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.”
Ketua Bank Sampah Cahaya Asri Rumdani Prapti Sumiwi menjelaskan pengumpulan minyak jelantah di Desa Tegal Kamulyan berawal dari upaya mengatasi permasalahan lingkungan. Setelah mengetahui bahwa sampah tersebut memiliki nilai jual, kelompoknya meningkatkan pengumpulannya menjadi sekitar 50–60 kilogram setiap bulannya.
Rumdani Prapti Sumiwi mengatakan, “Setelah mendapat penjelasan dari Pertamina bahwa minyak jelantah memiliki nilai jual, kami semakin semangat untuk mengumpulkannya. Alhamdulillah lingkungan menjadi lebih bersih, perekonomian juga meningkat.”
Ketua Bank Sampah Abhipraya Herry Yanto mengatakan, pihaknya sudah memilah sampah di Desa Kutawaru sejak tahun 2019 sebelum mendapat bimbingan dari Pertamina Patra Niaga. Beliau menyampaikan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga karena anggota kami telah mendapatkan edukasi, pembinaan dan fasilitasi yang sangat membantu perkembangan bank sampah.”
Direktur Bank Sampah Beo Asri Sri Widowati juga mengatakan, pihaknya mendapat pembinaan, pelatihan dan pendampingan sarana dan prasarana. Sri Widowati mengatakan, “Kami berharap dukungan ini dapat terus berlanjut, sehingga bank sampah dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.”
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
