JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) memuat sejumlah catatan kritis dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Catatan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani dalam evaluasi politik media, Kamis (22/10/206).
Dalam kesempatan itu disebutkan, permasalahan utama pemerintahan Prabowo-Gibran terletak pada kecenderungan sentralisasi kendali negara ke pemerintah pusat, sementara sejumlah fungsi perlindungan masyarakat justru menyusut.
Lembaga yang fokus pada empat bidang yakni politik media, ekonomi politik, gender dan politik, hukum dan keamanan ini mencatat 303 blunder komunikasi pejabat Kabinet Merah Putih yang terjadi sejak 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026.
Meski jumlahnya turun dari 163 kasus pada tahun pertama menjadi 140 kasus pada tahun kedua, LAB 45 mencatat jumlah blunder yang melibatkan Prabowo justru meningkat dari 32 menjadi 48 kasus. “Dengan total 80 kasus selama dua tahun dan Presiden lah yang memegang angka tersebut kesalahan besar paling banyak,” kata Jaleswari, dikutip dari IDNTimes, Selasa (22/10/2026).
Perhatian Terhadap Kesalahan
Meningkatnya angka blunder yang melibatkan presiden, lanjut Jaleswari, memerlukan perhatian khusus karena komunikasi kepada negara berpengaruh besar terhadap arah komunikasi pemerintah. Mengutip data internal lembaga tersebut, ia mengatakan bahwa jumlah kesalahan presiden telah meningkat dari 19,6 persen menjadi 34,3 persen dan berisiko memperburuk komunikasi yang terkonsentrasi pada tingkat kepemimpinan tertinggi.
Salah satu periode yang disorot adalah Desember 2045 sebagai bulan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam kurun waktu tersebut, LAB 45 tercatat 27 kesalahan besar komunikasi resmi, yang tertinggi selama dua tahun pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, LAB 45 juga menyoroti anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang disetujui DPR pada prinsipnya untuk tahun 2027 mencapai Rp1,954 triliun, meningkat sekitar 77 kali lipat dibandingkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp25,37 miliar.
Menurut Jaleswati, peningkatan anggaran tersebut perlu dibarengi dengan indikator kinerja yang terukur dan aturan yang jelas, termasuk pejabat mana yang berwenang menyampaikan informasi ketika terjadi krisis. “Data kami menunjukkan risiko komunikasi kini terkonsentrasi di kalangan atas, sedangkan regulasi yang ada belum merinci siapa yang berwenang membereskannya,” ujarnya. (Evira Anyelia)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
