KUNINGAN ONLINE – Frontal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyerukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Pendopo Bupati Kuningan pada Senin, 26 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB. Aksi ini bertujuan untuk mendesak Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menghentikan operasional program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai rawan penyimpangan.
Seruan aksi yang ditandatangani Ketua Frontal LSM Uha Juhana pada 25 Oktober 2026 itu menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan pengelolaan program MBG di Kabupaten Kuningan. Dugaan tersebut antara lain adanya pungutan liar, penurunan kualitas pangan, kenaikan harga komoditas, hingga praktik jual beli di dapur Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
LSM Frontal menyebut ada dugaan pungutan sebesar Rp 2.000 per porsi atau ompreng yang dibebankan kepada mitra pengelola dapur oleh salah satu yayasan. Praktik ini dinilai berpotensi mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan penerima manfaat lainnya.
Selain dugaan pungutan, LSM Frontal juga menyoroti kemungkinan penurunan kualitas makanan. Mereka menyebut ada dugaan penggunaan bahan pangan dengan kualitas lebih rendah dari spesifikasi yang dianggarkan, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.
LSM Frontal juga mengungkap dugaan praktik jual beli hak pengelolaan titik dapur SPPG yang dilakukan yayasan kepada calon mitra atau investor swasta. Dalam dokumen tersebut, nilai transaksinya disebutkan mencapai ratusan juta rupiah per poin.
Tak hanya itu, dugaan kenaikan harga pangan juga menjadi perhatian. Komoditas seperti beras, telur, dan lauk pauk disebut berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran jika pengadaannya tidak dilakukan secara transparan dan kompetitif.
Sebagai contoh, dalam dokumen tersebut terdapat dugaan selisih harga pembelian telur sebesar Rp 22.000 per kilogram dengan nilai yang dilaporkan dalam anggaran sebesar Rp 26.000 per kilogram.
Terkait berbagai permasalahan tersebut, LSM Frontal mendesak Pemkab Kuningan melakukan audit menyeluruh terhadap yayasan, mitra pengelola dapur, dan ketua SPPG yang diduga terlibat penyimpangan. Mereka juga meminta agar penggunaan anggaran program MBG yang bersumber dari APBN diawasi secara ketat.
LSM Frontal menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG perlu diperkuat agar anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan kualitas pangan penerima manfaat tetap terjaga.
Aksi unjuk rasa yang digelar diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pemerintah daerah dan instansi yang berwenang menindaklanjuti dugaan penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipercaya. (OM)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
