JAKARTA(Pewarta.co) – Terganggunya layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menghambat proses pencairan APBD pada Kamis hingga Jumat (23/10/2026) menjadi sorotan.
Praktisi intelijen Sri Radjasa M.BA menilai kejadian yang terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sri Radjasa bahkan menduga ada kemungkinan ada operasi dari kalangan kekuasaan yang bisa merusak citra presiden.
“Ini bukan sekedar persoalan teknis saja yang perlu dicermati tersendiri. Kita juga harus mencermati dampaknya terhadap kredibilitas pemerintah, apalagi presiden baru saja menyampaikan komitmen percepatan akses keuangan daerah,” kata Sri Radjasa dalam keterangannya.
Kamis (22/10/2026), Presiden Prabowo menghadiri Rakornas TPAKD di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dan kepala daerah dari berbagai daerah untuk membahas percepatan akses keuangan daerah.
Agenda tersebut membawa pesan penting mengenai penguatan perekonomian daerah, perluasan akses pembiayaan, dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Namun belum lama ini, layanan SIPD dikabarkan sedang menjalani pemeliharaan yang menyebabkan sejumlah layanan tidak dapat diakses untuk sementara. Gangguan tersebut meliputi layanan SP2D Online, sehingga penyampaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke bank juga terhambat.
Menurut Radjasa, kondisi tersebut berpotensi menghambat proses administrasi pencairan APBD selama pelayanan belum kembali normal. Besarnya dampak terhadap belanja pemerintah daerah, pembayaran kepada pihak ketiga, dan pelayanan publik perlu dipastikan melalui data dari instansi terkait.
Secara administratif, SIPD merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Ketika layanan yang terintegrasi dengan proses pencairan dana mengalami gangguan, pemerintah daerah dapat menghadapi kendala dalam menjalankan tahapan administrasi yang bergantung pada sistem.
Namun pemeliharaan sistem tidak serta merta berarti telah terjadi kesalahan pengelolaan, apalagi sabotase. Namun kita perlu membaca lebih jauh mengenai momentum terjadinya peristiwa tersebut.
*Sri Radjasa Menyoroti Risiko Kekuasaan*
Sri Radjasa memandang persoalan ini dari sudut pandang risiko politik dan intelijen. Menurutnya, tidak adanya sinkronisasi antara pesan yang disampaikan pemimpin dengan implementasi kebijakan, dan kenyataan di lapangan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Presiden, kata dia, bisa menjadi pihak yang paling terkena dampak politik ketika program pemerintah yang diusung ke masyarakat tidak segera diikuti dengan implementasi yang efektif.
“Untuk memaksimalkan optimisme masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, maka oknum-oknum di kabinetnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika tidak, sebaik apa pun niat yang disampaikan kepada masyarakat, akan berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi,” kata Sri Radjasa.
Ia menilai situasi seperti itu perlu menjadi pertimbangan dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut dia, Presiden memerlukan sistem pengawasan internal yang mampu mendeteksi permasalahan sebelum berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Sri Radjasa juga mengingatkan kemungkinan adanya pihak-pihak dalam lingkaran kekuasaan yang menurut penilaiannya dapat melemahkan efektivitas pemerintah melalui tindakan atau keputusan yang tidak sejalan dengan agenda presiden.
Sri Radjasa mengatakan, gangguan terhadap layanan strategis pemerintah perlu dinilai dengan menggunakan sejumlah indikator, antara lain penyebab teknis, waktu terjadinya, dampak operasional, pola pengulangan, serta pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap sistem tersebut.
Kebetulan waktu antara agenda presiden dan gangguan SIPD mungkin menjadi alasan untuk mencermati hubungan sebab-akibat.
Permasalahan SIPD ini menunjukkan tantangan yang lebih luas dalam pemerintahan digital, di mana janji percepatan layanan harus didukung oleh infrastruktur yang andal, koordinasi antar lembaga, dan mekanisme pemulihan ketika sistem mengalami gangguan.
Bagi pemerintah daerah, keterlambatan proses administrasi keuangan dapat menimbulkan konsekuensi operasional dan berbagai dampak lainnya.
Radjasa menekankan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai risiko yang dapat melemahkan kepemimpinan presiden. Ia menilai pengawasan internal harus diperkuat agar agenda pemerintah tidak terhambat oleh permasalahan yang seharusnya bisa diantisipasi.
“Beberapa kepala daerah mungkin sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya mengenai agenda penguatan dan percepatan akses keuangan daerah kepada masyarakatnya, bahkan mungkin ada pula yang menjadikan momentum acara tersebut sebagai bagian dari pencitraannya. Namun, pada akhirnya juga terekspos dengan kenyataan bahwa layanan keuangan daerah terhambat sehari setelah presiden menghadiri acara tersebut,” ujarnya.
Sri Radjasa juga mengingatkan Prabowo tentang indikasi adanya operasi internal yang terjadi di kabinetnya sendiri. “Operasi inside line ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo. Untuk itu, Presiden perlu melakukan deteksi dan pembersihan agar lingkarannya terbebas dari parasit yang dapat merugikan harkat pemerintahan Prabowo di mata masyarakat,” tutupnya.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
