BUKAMATA.CO, JAKARTA — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Subianto mendapat sejumlah catatan kritis namun konstruktif dari DPR.
Dalam catatan kritisnya, pihaknya menyasar keterjangkauan harga pangan, pemotongan dana transfer daerah, dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Demikian disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Catatan tersebut ia paparkan dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mardani menegaskan, fraksinya konsisten menjaga sikap kritis dan obyektif guna memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat.
Dalam hal ini, sektor ketahanan pangan menjadi fokus utama. Mardani mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menggenjot produksi beras nasional, menjaga ketersediaan pupuk, dan menekan impor beras hingga nol.
Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berpuas diri hanya pada komoditas beras.
Ketersediaan dan keterjangkauan sumber protein hewani seperti daging masih jauh dari ideal bagi masyarakat bawah.
“Kalau nasi oke, tapi daging kita masih jauh,” kata Mardani.
Ia juga mencontohkan minimnya cadangan beras yang dikuasai Perum Bulog, yakni hanya berkisar 14-15 persen, sedangkan sisanya dikuasai pasar swasta.
Kondisi ini membuat harga beras di tingkat konsumen masih tinggi hingga mencapai Rp 15.000 per kilogram.
Untuk mengatasi ancaman stunting, Mardani mengimbau negara meningkatkan dominasi dan proteksi dalam pengelolaan bahan pokok.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Mardani menyampaikan keprihatinannya terkait kebijakan efisiensi dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Kebijakan pusat ini dinilai akan mencekik ruang fiskal pemerintah daerah.
Kondisi keuangan daerah semakin tertekan menyusul pengangkatan sekitar 1,3 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menyerap belanja pegawai dalam jumlah besar.
Keterbatasan anggaran daerah dikhawatirkan akan merusak kualitas pelayanan publik dan menghentikan pembangunan infrastruktur dasar di daerah.
“Negara Republik Indonesia juga harus melihat keadilan anggaran,” tegas legislator asal Dapil Jakarta Timur itu, seraya mendesak adanya evaluasi alokasi dana pusat-daerah.
Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), PKS menilai ide dasar tersebut sangat baik untuk pemenuhan gizi anak bangsa.
Namun keberhasilan program anggaran jumbo ini sangat bergantung pada tata kelola dan pengawasan di lapangan.
Mardani meminta pemerintah membuka diri terhadap kritik masyarakat dan menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran MBG.
Pengawasan yang ketat diperlukan agar bantuan gizi tepat sasaran dan tidak menguap akibat perencanaan dan pelaksanaan yang buruk di tingkat lokasi.
Ia menyimpulkan, seluruh orientasi kebijakan publik pemerintahan Prabowo pada akhirnya harus diukur dengan peningkatan kesejahteraan nyata dan pemerataan akses layanan bagi seluruh masyarakat.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
