Cak Imin mengklaim kemiskinan turun hingga 8% di era Prabowo-Gibran

tirto.id – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin, mengklaim angka kemiskinan di Indonesia turun dari 9 persen menjadi 8 persen selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Muhaimin mengatakan, pemerintah mendorong perubahan pola penanganan kemiskinan dari pemberian bantuan sosial (bansos) menjadi pemberdayaan masyarakat.

Dengan pendekatan ini diharapkan masyarakat miskin dapat menjadi pelaku ekonomi yang mandiri sehingga ketergantungan terhadap bantuan sosial dapat berkurang.

“Langkah utama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ada tiga, pertama mengubah pola kerja yang berbasis bantuan sosial menjadi pemberdayaan,” kata Muhaimin di Pondok Pesantren Al Falah Putera, Banjarbaru, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Muhaimin, pemerintah akan mendorong peningkatan anggaran pemberdayaan agar semakin banyak penerima bantuan sosial yang memiliki akses terhadap program yang dapat meningkatkan kemandirian ekonominya.

Kemudian, langkah kedua adalah menjadikan data sebagai landasan pelaksanaan program pemerintah agar bantuan tepat sasaran. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disebut menjadi salah satu referensi dalam penyaluran program ini.

Ia menjelaskan, sejumlah program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, pertanian, dan kemandirian pangan diharapkan mampu membentuk ekosistem ekonomi yang membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.

“Datanya sangat besar, kemiskinan turun menjadi hanya 8 persen dari 9 persen, lalu kita terus dorong kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun ini dan akhirnya pada tahun 2029 kita hanya memiliki 5 persen dari kemiskinan maksimal kita,” kata Cak Imin.

Langkah ketiga adalah penguatan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah berupaya memperluas akses pelaku usaha terhadap peningkatan kualitas produk, permodalan, bahan baku, dan teknologi.

Muhaimin mengatakan, dukungan terhadap UMKM dilakukan melalui sejumlah kementerian, antara lain Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif, serta program pemberdayaan melalui desa.