MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Setelah kasus dugaan kekerasan fisik di SMPN 18 Kota Malang viral di media sosial, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bergerak cepat mengambil langkah preventif. Wakil Walikota (Wawali) Malang Ali Muthohirin menginstruksikan setiap sekolah di Kota Malang membentuk Satgas Anti Kekerasan.
Instruksi ini disampaikan dalam upaya memastikan kasus serupa tidak terulang kembali di lingkungan pendidikan. Ali menegaskan, sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa, bukan tempat terjadinya kekerasan.
“Yang terpenting dalam jangka panjang kami akan berusaha melakukan pembinaan secara berkala agar tidak terjadi lagi. Melalui Dinas Pendidikan, kami akan mengumpulkan kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Malang untuk melakukan pembinaan yang dipimpin oleh Walikota,” kata Ali.
Menurutnya, pembinaan akan dilakukan secara komprehensif kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Malang. Langkah ini penting untuk menyamakan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.
Selain pembinaan, Pemkot Malang akan mewajibkan setiap sekolah membentuk Satgas Anti Kekerasan. Satgas tersebut akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari komite sekolah yang merupakan perwakilan orang tua siswa, guru bimbingan dan konseling, hingga unsur pendidikan lainnya.
“Kita akan bentuk Satgas Anti Kekerasan di tiap sekolah. Itu yang akan kita lakukan nanti, yang terdiri dari panitia, bisa dari guru BK atau yang lain,” tegas Ali.
Pelaku kekerasan yang bisa dicegah tidak hanya antar siswa saja, namun juga kekerasan yang dilakukan oleh guru, tenaga pengajar, bahkan kepala sekolah.
“Tentunya orang tua dan guru juga, jika mengetahui ada gejala tindakan yang melampaui batas, segera lapor agar tidak terulang kembali,” imbuhnya.
Tak hanya satgas, Pemkot Malang juga merancang sistem pengaduan yang lebih mudah diakses. Salah satunya dengan menyiapkan hotline khusus pengaduan kekerasan di lingkungan sekolah yang terintegrasi dengan layanan pengaduan digital Pemkot Malang.
“Nanti kita bahas. Pembangunannya akan kita lakukan di internal, kemudian kita terapkan juga sistemnya. Pertama kita bentuk satgas, kedua hotline dari Pemkot,” jelasnya.
Ali juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat, orang tua, dan komite sekolah yang proaktif melaporkan dan memantau kasus kekerasan di sekolah. Menurut dia, peran aktif masyarakat memungkinkan Pemkot mengambil langkah lebih cepat.
Artinya, ketika ada intimidasi atau kekerasan, kita bisa meminimalisirnya. Tapi selama itu ada kejadian di luar batas, kita berharap masyarakat, orang tua dan panitia segera melaporkannya, ujarnya.
Diketahui, Kota Malang sebelumnya dihebohkan dengan kasus dugaan kekerasan fisik yang dilakukan Kepala SMPN 18 Malang terhadap sejumlah siswanya. Dalam video yang beredar, sejumlah pelajar disebut ditampar karena tidak mengenakan pakaian adat lurik. Kasus ini menuai protes dari orang tua dan siswa hingga berujung pada pemecatan kepala sekolah dan laporan ke Polres Malang Kota. (kecil).
Baca Juga:
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
