Oleh : Rivka Mayangsari*)
Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain melalui gagasan membangun marketplace atau pasar khusus bahan baku pangan. Langkah ini diarahkan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan oleh Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi baku mutu dan keamanan, serta menjadi upaya preventif untuk meminimalkan risiko pangan sebelum pangan sampai ke penerima manfaat.
Ide tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat berada di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur. Menurutnya, bengkel pasar dapat menjadi mekanisme pengendalian bahan baku yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG. Melalui sistem ini, SPPG diharapkan memperoleh bahan dengan kualitas dan kondisi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan pangan.
Sudaryono menilai kondisi bahan baku menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas makanan yang dihasilkan dapur MBG. Apabila material yang diterima SPPG masih dalam kondisi segar dan memenuhi standar, maka potensi gangguan akibat permasalahan kualitas material dapat dikurangi sejak dini. Dengan demikian, penguatan keamanan pangan tidak hanya dilakukan saat pangan sudah matang, melainkan dimulai dari proses penyediaan bahan baku.
Pendekatan preventif ini penting karena keamanan pangan merupakan serangkaian proses yang saling terkait. BGN sebelumnya telah meminta tim SPPG untuk melakukan pengecekan bahan baku sebelum digunakan dalam proses memasak. Bahan-bahan yang menunjukkan kondisi tidak sesuai, seperti ayam yang tidak sehat atau sayuran yang tidak segar, harus dikembalikan kepada mitra pemasok.
Gagasan lokakarya pasar kemudian dapat memperkuat proses ini melalui mekanisme pengadaan yang lebih terstruktur. Ketersediaan dan mutu komoditas dapat menjadi bagian dari sistem yang dikendalikan sejak awal agar SPPG mempunyai acuan yang lebih jelas dalam memperoleh bahan pangan. Untuk program berskala besar seperti MBG, penguatan tata kelola di tahap hulu merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas layanan di tahap hilir.
Sudaryono mengatakan, workshop pasar juga diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan kualitas komoditas pangan yang digunakan dapur SPPG atau MBG. Bahan-bahan tersebut harus mendukung penyusunan menu yang memenuhi standar gizi dan layak dikonsumsi. Dengan sistem penyediaan yang lebih terorganisir, diharapkan kesinambungan pasokan dapat berjalan seiring dengan terpenuhinya standar keamanan pangan.
Penguatan standar bahan baku menjadi perhatian BGN. Pada Juli 2026, Sudaryono menyebut evaluasi standar bahan baku sebagai salah satu prioritas perbaikan tata kelola MBG. Ditegaskannya, bahan yang digunakan harus memenuhi standar keamanan, karena risiko terhadap keamanan pangan dapat berasal dari kualitas bahan baku dan proses pengolahannya.
Dari sisi komoditas, ada tujuh bahan pangan prioritas yang rencananya akan masuk ke pasar, yaitu beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu. Ketujuh komoditas tersebut merupakan bahan penting dalam penyediaan menu MBG dan berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan energi dan protein penerima manfaat.
Selain aspek keamanan dan ketersediaan, Sudaryono menegaskan penerapan MBG juga memiliki dimensi ekonomi. Pengalamannya selama bertugas di Kementerian Pertanian membuat perhatian terhadap program tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga bagaimana sirkulasi ekonomi dapat berlangsung melalui rantai pasok pangan.
Senada dengan Sudaryono, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menilai program MBG berpotensi menyeimbangkan pasokan dan permintaan bahan pokok di pasar. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan program MBG dapat meningkatkan penyerapan bahan pokok dari para petani dan peternak karena mereka membutuhkan berbagai komoditas untuk memenuhi menu pangan.
Kebutuhan bahan baku MBG dalam jumlah besar membuka ruang bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, pemasok, dan sektor pengolahan untuk terlibat dalam mata rantai perekonomian program tersebut. BGN sendiri telah menekankan penggunaan produk lokal dalam rantai pasok MBG sepanjang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Kebijakan ini dirancang agar belanja pangan turut mendorong perputaran perekonomian di wilayah tersebut.
Dengan demikian, market place tidak hanya diarahkan sebagai sarana transaksi pangan, namun juga sebagai instrumen penguatan tatanan rantai pasok. Sistem ini berpotensi mempertemukan kebutuhan SPPG dengan pemasok pangan secara lebih terstruktur, dengan tetap mengedepankan mutu dan keamanan sebagai syarat utama.
Program MBG pada akhirnya memerlukan suatu sistem yang mampu menghubungkan aspek gizi, keamanan pangan, ketersediaan bahan dan kegiatan ekonomi secara bersamaan. Penguatan pengadaan di hulu menjadi bagian penting agar pangan yang diterima mahasiswa tidak hanya bergizi, namun juga berasal dari bahan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan.
Melalui gagasan workshop pasar, BGN menunjukkan bahwa perlindungan penerima manfaat ditempatkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola program. Pengawasan mulai dari pemilihan dan penyediaan bahan baku dapat menjadi lapisan pencegahan sebelum makanan masuk ke dapur SPPG. Langkah ini juga memperkuat landasan MBG agar pelaksanaannya lebih terukur, pasokan lebih terjaga, dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa bisa lebih terjamin.
*) Pengamat Kesehatan
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
