Persoalan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Diaspora Indonesia sekaligus penulis jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dimas Budi Prasetyo, pun membaca tentang dinamika di balik kemunculan kembali permasalahan ini.
Menurut Dimas, munculnya isu lama tersebut tak lepas dari dinamika politik di kalangan elite nasional. Ia menilai perkembangan tersebut bisa menjadi pertanda ketegangan antara dua kekuatan politik yang disebutnya kubu Hambalang dan Solo.
Berdasarkan kumpulan berita dan informasi, ini bisa jadi pertanda perpecahan dua kubu: Hambalang dan Solo. Itu interpretasi saya, kata Dimas, dikutip dari postingan di akun media sosialnya, Sabtu (26/9/2026).
Meski melihat persaingan elite, Dimas justru meyakini kondisi tersebut bisa berdampak positif bagi demokrasi. Baginya, persaingan politik lebih baik dibandingkan elite yang saling berangkulan tanpa ada kekuatan yang mengawasi pemerintah.
“Bagi saya, elite yang saling adu jotos lebih baik daripada saling berebut lalu mengeroyok uang rakyat. Ada oposisi kuat yang mengontrol kinerja pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa sembarangan dan sewenang-wenang,” jelas alumnus UGM ini.
Dimas membandingkan situasi tersebut dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, menurutnya, PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menjadi kekuatan oposisi yang kritis terhadap pemerintah.
Di sisi lain, Dimas juga menyampaikan apresiasi atas sikap Gibran terhadap beberapa isu terkini. Ia secara khusus menyoroti permintaan maaf Gibran terkait isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perundungan di lingkungan Unit Pelayanan Pelayanan Gizi (SPPG).
Apapun motifnya, di tengah kondisi seperti ini, bagi saya seorang pejabat yang bersedia meminta maaf patut diapresiasi. Apalagi dalam posisinya sebagai Wakil Presiden, ujarnya.
Terkait wacana pengusutan kasus ijazah yang berpotensi mengakibatkan Gibran kehilangan jabatan, Dimas meminta agar persoalan tersebut dikaji tuntas. Ia mengingatkan, Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan yang dipilih secara satu paket dalam Pemilihan Umum.
“Kalau Gibran dinyatakan salah dalam urusan ijazah dan mundur, maka Prabowo juga harus mundur, karena mereka satu paket. Tapi kalau tujuannya hanya untuk menggulingkan Gibran, saya tidak setuju,” tegasnya.
Baca Juga: Loyalis Jokowi Ingatkan Gugatan Sertifikat Gibran Bisa Menggoyahkan Legitimasi Pemilu 2024
Dimas juga melihat kehadiran unsur Solo di pemerintahan bisa menjadi kekuatan penyeimbang di tingkat pusat. Namun, ia menegaskan hal tersebut harus dibarengi dengan peningkatan efektivitas kerja Gibran dan keberanian mengoreksi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.
Nasib menjadi WNI memang berbelit-belit, sehingga harus berharap ada kekuatan penyeimbang untuk mengendalikan dinamika pemerintahan yang ada, pungkas Dimas.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
