Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran BMKG Tahun 2027 Untuk Mendukung Pelayanan MKG

JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui pengembangan sistem observasi, peningkatan kapasitas peringatan dini, dan penguatan literasi bencana masyarakat. Upaya tersebut merupakan salah satu fokus program kerja BMKG pada tahun 2027.
Hal itu disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI tentang Penetapan Hasil Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pada rapat tersebut, Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.522.814.936.000 sebagai hasil penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027.

Memerangi Rokok Ilegal–
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Faisal menjelaskan berbagai program BMKG pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung keselamatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pelaksanaan Sekolah Lapangan di berbagai wilayah Indonesia.
“Untuk Program Prioritas Nasional, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapangan. Pada tahun 2027, total Sekolah Lapangan akan berjumlah 129 Sekolah Lapangan yang tersebar di 30 provinsi yang terbagi menjadi wilayah Barat, Tengah, dan Timur,” kata Faisal.
Selain penguatan literasi masyarakat, BMKG akan terus mengembangkan infrastruktur pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Penguatan tersebut meliputi sistem pengamatan cuaca dan maritim, pembangunan fasilitas pelayanan, serta peningkatan dukungan operasional untuk menunjang kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat.
Menurut Faisal, penguatan sistem observasi dan peringatan dini merupakan bagian penting dalam mendukung keselamatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
Penguatan sistem observasi dan peringatan dini merupakan investasi penting bagi keselamatan masyarakat. Untuk itu, BMKG terus meningkatkan kapasitas pelayanan di sektor penerbangan, kelautan, dan pelayanan kebencanaan multihazard agar informasi yang diberikan lebih cepat, tepat dan terpercaya, ujarnya.
BMKG juga akan terus mengembangkan berbagai sistem pendukung pelayanan, antara lain Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya (MHEWS), pelayanan meteorologi maritim, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas observasi dan prakiraan.
Faisal menjelaskan, pagu kebutuhan BMKG berdasarkan Renstra 2025–2029 adalah Rp4.648.957.382.000. Sedangkan pagu indikatif yang diperoleh BMKG sebesar Rp2.161.232.882.000 dan pagu anggaran sebesar Rp2.522.814.936.000. Dengan demikian, masih terdapat backlog antara pagu kebutuhan dengan pagu anggaran sebesar Rp2.126.142.446.000.
Meski demikian, BMKG berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk memastikan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika tetap berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Kami mohon dukungan dan arahan Komisi V DPR RI agar BMKG dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas negara secara maksimal dalam mendukung keselamatan dan pembangunan nasional,” ujarnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pembahasan anggaran Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian dari rangkaian pembahasan program kerja dan rencana kegiatan bersama kementerian dan lembaga mitra Komisi V DPR RI. Setelah plafon disetujui, pembahasan teknis alokasi anggaran masing-masing program dan unit organisasi akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Lasarus juga mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 memenuhi baku mutu dan mengedepankan mutu.
“Seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, mematuhi standar kualitas, dan mengedepankan kualitas tinggi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027,” kata Lasarus.
Dengan memperkuat sistem observasi, meningkatkan kapasitas peringatan dini, dan memperluas program edukasi masyarakat, BMKG terus berupaya memberikan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang semakin andal untuk mendukung keselamatan masyarakat dan pembangunan nasional. (hari)

Sumber:
bmkg.go.id