Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengikuti Sosialisasi Piloting Project Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Kabupaten/Kota Se-Bali Serta Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman IDI Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Bung Karno, Gedung Bangsa Kesbangpol, Provinsi Bali, Denpasar, pada Kamis (24/9/2026).
Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Bali I Made Artanegara yang menyampaikan apresiasi atas sinergitas antar lembaga dalam menjaga iklim demokrasi di Bali. Dijelaskannya, tren capaian IDI Provinsi Bali yang terus mengalami perbaikan berkelanjutan yakni 75,35 pada tahun 2021, 83,31 pada tahun 2022, 85,13 pada tahun 2023, 88,34 pada tahun 2024, hingga mencapai 88,73 pada tahun 2025. Artanegara menegaskan, capaian tinggi tersebut patut disyukuri, namun kualitas demokrasi sebenarnya tidak hanya diukur dari angka indeks saja, melainkan dari angka indeks. berdasarkan sejauh mana perannya. lembaga dalam melayani masyarakat dengan menanamkan kearifan lokal Sedih Kerti Loka Dharma.
Sesi dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ahli Statistik Madya BPS Provinsi Bali, Medha Wardhany. Meninjau hasil pengukuran IDI tahun 2025, Medha menjelaskan Provinsi Bali berhasil menduduki peringkat kedua nasional kategori “Tinggi” dengan skor 88,73, pada tiga aspek utama, yakni Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Secara khusus, Medha menjelaskan indikator-indikator utama pembentuk angka IDI Bali. Pada Aspek Kesetaraan, Indikator 8 tentang Kesetaraan Gender yang diukur melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mencatat skor maksimal sebesar 100,00 persen. Sedangkan pada Aspek Kebebasan, Indikator 5 tentang Jaminan Hak Pilih dan Dipilih bagi Semua Kelompok Masyarakat memperoleh skor sebesar 91,35 persen yang diukur berdasarkan ketersediaan fasilitas TPS bagi penyandang disabilitas serta laporan kasus pelanggaran pemilu dengan sumber data dari Bawaslu RI.
Selain itu, Medha mengumumkan bahwa Provinsi Bali bersama Jawa Barat ditunjuk sebagai lokasi pilot project penghitungan IDI di tingkat kabupaten/kota untuk menyajikan gambaran kondisi demokrasi daerah yang lebih akurat, spesifik dan responsif.
Menanggapi pemaparan metodologi dan indikator, Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan memberikan masukan yang membangun agar penyusunan indikator IDI dapat menangkap kenyataan nyata di lapangan. Terkait Indikator 8 (Kesetaraan Gender) yang mencapai nilai sempurna, John mengungkapkan, angka kuantitatif tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tantangan nyata proses pembentukan kader partai politik.
Fakta di lapangan menunjukkan masih sangat sedikit kader perempuan yang benar-benar siap dan mempunyai minat berpolitik karena terkendala budaya patriarki. Dari 100 calon legislatif yang terdaftar, seringkali hanya sedikit yang memiliki keseriusan berpolitik, sedangkan sisanya diikutsertakan partai semata-mata untuk memenuhi kewajiban administratif kuota perempuan 30 persen. Fakta kualitatif ini harus berani diungkap dan dijadikan bahan evaluasi, kata John.
Lebih lanjut, terkait Indikator 5 (Hak Memilih dan Dipilih), John menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Bali. Meski data Bawaslu mencatat ketersediaan fasilitas TPS bagi penyandang disabilitas cukup tinggi, namun realitas nyata di TPS menunjukkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas baru mencapai 20,1 persen dari total lebih dari 20.000 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT hasil coklit KPU.
“Meski secara umum partisipasi pemilih di Bali masuk 10 besar secara nasional sebesar 83,3 persen, namun angka partisipasi disabilitas sebesar 20,1 persen merupakan sebuah PR besar. Kami menyarankan agar BPS tidak hanya mengambil indikator prosedural dari Bawaslu saja, namun juga mengintegrasikan data riil partisipasi pemilih dan surat suara rusak langsung dari KPU.
Menanggapi pandangan KPU Bali, Ahli Madya Statistika BPS Provinsi Bali, Medha Wardhany menyambut positif data dan masukan evaluatif tersebut. Medha menegaskan, masukan mengenai proses seleksi kader perempuan dan data partisipasi riil pemilih penyandang disabilitas sangat relevan untuk memperkaya interpretasi hasil indikator IDI. Pihaknya berkomitmen untuk membawa seluruh catatan dan data lapangan tersebut ke forum rekonsiliasi IDI tingkat nasional dengan BPS Pusat sebagai bahan penyempurnaan metodologi indikator IDI ke depan.
Melalui partisipasi aktif dalam sosialisasi ini, KPU Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus menyajikan data pemilu yang transparan dan bersinergi dengan BPS, Kesbangpol dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pembangunan demokrasi Bali yang inklusif, adil dan berintegritas. (g/bi)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
