RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai menegaskan, kritik Presiden Prabowo tidak ditujukan kepada semua ilmuwan. Fokus tajam kepala negara menyasar kalangan berlatar belakang intelektual yang juga punya kepentingan tertentu di ranah publik.
Klarifikasi penting tersebut disampaikan saat konferensi pers di kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, Selasa, 22 September 2026. Fenomena ini sering terlihat di media sosial ketika seorang pakar justru aktif menjadi pendukung kelompok tertentu.
Natalius Pigai berpendapat, peran praktisi yang berlatar belakang keilmuan perlu dipisahkan secara jelas dari kepentingan kelompok. Pandangan ilmiah yang benar harus selalu disampaikan secara objektif berdasarkan kompetensi dan kapasitas keahlian yang dimiliki.
“Yang dimaksud Presiden adalah kelompok-kelompok yang menduduki berbagai jabatan, seperti intelektual, pakar, aktivis, buzzer, dan influencer. Mereka juga merangkap sebagai pendukung kelompok tertentu, sehingga perlu dibedakan perannya dengan ilmuwan yang bekerja berdasarkan keahlian,” kata Natalius Pigai di hadapan RRI.co.id.
Pigai menyoroti keberadaan para akademisi dengan gelar tinggi yang memegang banyak peran sekaligus di ranah publik. Dia mengaitkan fenomena ini dengan buku Kematian Keahlian Karya Tom Nichols tentang otoritas ahli.
Jadi tidak semuanya dan ada yang disebut guru besar dan doktor hukum tata negara, tapi menduduki berbagai jabatan. Pernah menjadi menteri, anggota DPR, pimpinan lembaga tinggi negara, aktivis, calon pemimpin negara, dan pengelola media sosial, kata Pigai.
Pigai meyakini pesatnya perkembangan jaringan internet dan media sosial membuat arus informasi tersebar luas. Masyarakat luas diharapkan lebih memahami kapasitas intelektual narasumber ketika menerima berbagai ulasan berita publik.
“Yang dikritik Presiden adalah para ahli pasca-kebenaran yang membungkam, menenggelamkan kebenaran. “Pakar post-truth,” kata Pigai.
Ia menegaskan, kritik Kepala Negara sama sekali tidak bermaksud menolak keberadaan ilmu pengetahuan modern. Pemerintah masih membutuhkan masukan dari para ahli dan akademisi sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik.
Beda ilmuwan, beda pakar. Ilmuwan beda, Pak Presiden memuji dan menghormati ilmuwan. Yang menasihati Presiden semuanya ilmuwan, kata Pigai.
Masyarakat diimbau untuk hati-hati memilah pandangan yang obyektif dan berbasis ilmiah dari opini yang sarat kepentingan. Langkah pemilahan ini penting demi menjaga wacana publik agar tetap berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
