Jakarta | petakornews.com — Karir Arief Nasrudin di BUMD DKI Jakarta adalah potret kekuasaan yang langgeng. Dari Ahok hingga Pramono Anung, ia tetap menjadi Direktur Utama. Padahal jalurnya penuh protes, tudingan bansos, dan LHKPN hampa.
Arief pertama kali dilantik menjadi Dirut PD Pasar Jaya pada 18 Mei 2016 oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama (Ahok). Sejak pertama kali menjabat, kebijakannya telah memicu gejolak.
Serikat Pekerja Pasar Jaya beberapa kali berdemonstrasi
Saat menjabat Direktur Utama Pasar Jaya, Arief berulang kali didemo oleh serikat pekerja Pasar Jaya sendiri. Protes tersebut bukan tanpa alasan.
Arief merekrut puluhan temannya untuk menjadi pengelola Pasar Jaya dengan dalih mereka profesional dan membutuhkan tenaga ahli untuk merevitalisasi pasar.
Meskipun itu tipuan. Kebijakan ini justru menghambat perjalanan karir para pegawai Pasar Jaya yang telah puluhan tahun menapaki karir dari bawah. Pegawai yang sudah loyal dari staf, kepala pasar, dan berharap bisa dipromosikan menjadi manajer, justru diambil alih oleh pihak luar yang dititipi direksi. Semangat kerja pegawai anjlok, beberapa kali terjadi demonstrasi di Kantor Pusat Pasar Jaya dan Balai Kota.
“Silakan saja asal profesional,” demikian pesan Gubernur Djarot Saiful Hidayat kepada Arief saat itu di tahun 2017, untuk meredakan gejolak demonstrasi. Namun protes terhadap kronisme masih membekas. Hingga saat ini orang-orang Arief masih bercokol di berbagai posisi, kata sumber internal Pasar Jaya.
Bansos Rp 2,85 Triliun di Era Anies
Enam tahun berdiri, puncaknya terjadi pada masa pandemi 2020 di era Gubernur Anies Baswedan. Pasar Jaya dipercaya mengelola bansos sembako sebesar Rp2,85 triliun dari total APBD Rp3,65 triliun. Audit menemukan _penyusutan yang tidak diketahui_ Rp 150 miliar, dugaan manipulasi dokumen pengiriman. Jejak 1000 Ton Beras Bansos Misterius.
Anehnya, di penghujung masa jabatan Anies, tepatnya pada 16 Juli 2022, alih-alih dievaluasi, Arief malah digeser menjadi Direktur Utama PAM Jaya. Tinggal 3 bulan lagi Anies pensiun pada 16 Oktober 2022. Alasan resminya adalah peralihan berakhirnya kontrak PALYJA dan AETRA.
Memasuki era Pj Heru Budi Hartono (2022-2024), Pj Teguh Setyabudi (2024-2025), hingga Pramono Anung (2025-sekarang), ia masih bertahan. Meski prestasi di PAM Jaya biasa saja, namun yang disoroti adalah kerja sama dengan PT Moya Indonesia yang dinilai merugikan APBD.
LHKPN Rp. 35,4 Miliar Diduga Tidak Sesuai Fakta
Di atas kertas, LHKPN Arief 2024 tercatat Rp 35,497 miliar dengan 4 mobil: Lancer 1995, Datsun SSS 1977, BMW 2014 Rp 1,5 miliar, Rubicon 2012 Rp 900 juta.
Fakta penelusuran Tim Mapikor di rumah pribadinya di Cibubur, ada lebih dari 4 mobil yang terparkir di garasi. Dan diduga ada mobil balap di garasi lain. Jomplang.
Tekanan Poros Pemuda NU dan GEMAH kepada Kejaksaan Agung & KPK pun menguat. Koleksi Rubicon dan BMW serta peningkatan aset setiap tahunnya dinilai tidak masuk akal.
Dari Ahok yang menunjuknya, Anies yang memutasinya, hingga Pramono yang mempertahankannya, publik bertanya-tanya: dengan rekam jejak demo pegawai terkait pengelola kroni, bayangan Rp. Bansos 2,85 triliun, dan LHKPN kosong, apa alasan Arief Nasrudin dipertahankan?
Demi memenuhi kaidah jurnalistik, agar pemberitaannya seimbang dan tidak memihak, redaksi mapikornews.com sudah memastikan akan meminta klarifikasi Arief Nazrudin melalui WhatsApp namun tidak dihiraukan.
Lanjutan (Tim investigasi Mapikor)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
