BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wacana pendidikan tinggi gratis kembali muncul di Senayan. Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengungkapkan, pemerintah sebenarnya hanya membutuhkan sekitar Rp110 triliun untuk menggratiskan biaya sekolah bagi 10 juta siswa di seluruh Indonesia.
Angka tersebut ia bandingkan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menyedot anggaran pendidikan hingga Rp 235 triliun.
“Kalau pemerintah ingin menggratiskan pendidikan tinggi, dibutuhkan Rp110 triliun. Bayangkan, anggaran pendidikan yang digunakan untuk MBG sebesar Rp235 triliun,” kata Darmaningtyas dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Pendidikan Gratis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut dia, ini soal politik pilihan anggaran, bukan soal ada atau tidaknya uang.
“Kalau dana MBG dipotong Rp 110 triliun untuk SPP gratis, itu mungkin saja. Pertanyaannya mau atau tidak,” tegasnya.
Anggaran Pendidikan
Darmaningtyas meyakini persoalan pendidikan tidak hanya berhenti pada kuliah gratis. Masih ada pekerjaan rumah besar ke depan, yakni kesejahteraan guru dan dosen yang belum tuntas, serta ribuan sekolah rusak yang perlu direvitalisasi.
Ia menyoroti praktik pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN yang tersebar di banyak kementerian/lembaga, padahal amanat konstitusi seharusnya fokus pada penguatan penyelenggaraan pendidikan.
“Kalau kita konsisten dengan konstitusi, seharusnya 20 persen itu benar-benar untuk Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan,” ujarnya.
Dengan restrukturisasi tersebut, pemerintah dinilai bisa menjalankan banyak agenda, antara lain pendidikan gratis, gaji guru yang layak, dan perbaikan sekolah.
Darmaningtyas mengingatkan, konsep gratis tidak boleh disederhanakan menjadi sekedar “tanpa pembayaran”. Khusus untuk sekolah swasta, ada biaya operasional dan guru yang harus diperhitungkan.
Ia membagi sekolah swasta menjadi tiga generasi. Pertama, sekolah perjuangan pra kemerdekaan seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah. Generasi 2 lahir setelah kemerdekaan untuk mengisi kekurangan sekolah negeri, dan generasi 3 merupakan sekolah bermodal besar yang lahir sebagai bagian dari usaha pendidikan.
Oleh karena itu, bantuannya tidak bisa dianggap remeh. “Yang membutuhkan bantuan adalah generasi pertama dan kedua yang tidak mampu. Tidak perlu generasi ketiga, karena didirikan oleh orang-orang yang punya modal,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kembali skema guru DPK – guru PNS yang diperbantukan ke swasta – yang dulunya sangat membantu menekan biaya operasional sekolah swasta. Di sekolah sebelumnya, ada delapan guru PNS yang menjaga sekolah tetap hidup.
“Kalau mau swasta bebas, apa peran guru DPK?” dia bertanya.
Bagi Darmaningtyas, kuliah tidak harus sepenuhnya nol rupiah. Opsi biaya terjangkau Rp2 juta hingga Rp5 juta per semester sebenarnya lebih realistis agar akses tetap terbuka tanpa membebani APBN secara penuh. (Kds)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
