Sengketa Ijazah Gibran, Denny Indrayana Minta MK Panggil 2 Kementerian

JAKARTA – Denny Indrayana meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan dua kementerian dalam pemeriksaan lanjutan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Permintaan itu disampaikan Denny usai menghadiri sidang lanjutan PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (23/9/2026) malam.

Dalam perkara ini, para pemohon mempertanyakan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Denny meminta MK memanggil Kementerian Hukum untuk menjelaskan proses harmonisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya tentang Pasal 18 ayat 3. “Kalau terus begini, kami usulkan setidaknya ada dua kementerian juga yang mengundang keterangan,” kata Denny.

Baca juga: Denny Indrayana Soroti Bawaslu Tak Bisa Akses Dokumen Pencalonan Gibran

“Pertama Kementerian Hukum, Direktorat terkait Perundang-undangan, bagaimana harmonisasi peraturan KPU dan pencantuman Pasal 18 ayat 3?” lanjutnya.

Menurut Denny, informasi dari kementerian diperlukan untuk menjelaskan proses memasukkan ketentuan tersebut ke dalam PKPU.

Karena harusnya di sana, harus jelas, siapa yang mengusulkan, apa alasannya, dan sebagainya, yang malam ini tidak terjawab, ujarnya.