Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan. Agus Yunanto pun mempertanyakan proses pemerataan pendidikan yang tertuang dalam surat resmi pemerintah.
Yang menjadi persoalan bukan hanya nama institusi pendidikan di Sydney, Australia, namun juga bagaimana pendidikan yang disebut kursus bahasa bisa dianggap setara dengan sekolah vokasi spesialisasi Akuntansi dan Keuangan.
Hal itu disampaikan Agus saat berdialog dengan jurnalis senior Edy Mulyadi di channel YouTube BANG EDY CHANNEL. Dalam tayangan tersebut, mantan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu mengulas hasil penelusuran riwayat pendidikan Gibran selama berada di Sydney.
Baca Juga: Prabowo Akui Bukan Pemimpin Omon-omon: Saya Kaget Berapa Banyak Pencapaian Kita
Hal yang paling menarik perhatian adalah informasi dalam Surat Pernyataan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan kelas 12 di UTS Insearch Sydney dan dinilai memiliki ilmu setara dengan menyelesaikan sekolah vokasi khusus Akuntansi dan Keuangan.
Agus mempertanyakan dasar pemerataan tersebut. Berdasarkan penelitiannya, lembaga yang disebutkan dalam dokumen tersebut pada periode 2005-2006 bernama Insearch Language Center dan berfungsi sebagai pusat pelatihan bahasa Inggris.
“Tidak ada kurikulum atau pelajaran yang berkaitan dengan materi akuntansi atau keuangan. Sehingga sangat membingungkan bagaimana kursus bahasa bisa dianggap memiliki ilmu yang setara dengan SMK Akuntansi,” kata Agus.
“Ada kursus bahasa Inggris untuk persiapan masuk perguruan tinggi jika nilai tes bahasa Inggris IELTS atau TOEFL seseorang tidak memenuhi syarat. Programnya singkat, ada yang 6 bulan hingga 9 bulan,” jelasnya.
Baca juga: Jokowi berulang kali bilang tak ada niat penjarakan Roy Suryo, harapannya soal ijazah…
Agus juga mengatakan, hasil dari program tersebut berupa ijazah kelulusan tingkat bahasa dengan nilai letter seperti A, B, atau C, bukan ijazah akademik.
Untuk itu, Edy Mulyadi menyoroti konsekuensi perbedaan informasi dalam dokumen dengan fakta yang menurut Agus ditemukan di lapangan.
Pembuatan dokumen atau penyampaian keterangan yang tidak sesuai fakta di lapangan dalam akta otentik mempunyai akibat hukum yang tegas. Masyarakat berhak atas kejelasan dan transparansi yang sebenar-benarnya, apalagi menyangkut kualifikasi seorang calon pemimpin nasional, kata Edy.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
