Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menempatkan Waduk Kedungombo sebagai salah satu infrastruktur sumber daya air paling strategis di Indonesia. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, waduk yang terletak di perbatasan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ini dioptimalkan perannya sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional, sejalan dengan program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
preview
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa ketersediaan air yang terjamin adalah kunci untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, peran Waduk Kedungombo tidak hanya sebatas menampung air, tetapi menjadi jantung dari sistem irigasi yang produktif.
“Waduk Kedungombo adalah bagian integral dari sistem irigasi yang memastikan pasokan air tersalurkan secara efisien hingga ke lahan pertanian. Air yang dikelola dengan baik akan meningkatkan indeks pertanaman sehingga petani dapat panen lebih dari sekali dalam setahun,” kata Menteri Dody.
Untuk memastikan fungsi tersebut berjalan optimal, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menerapkan manajemen air secara menyeluruh. Proses ini mencakup pemantauan rutin ketersediaan air, penyusunan rencana tata tanam bersama petani, hingga pembagian air yang adil dan efisien. Tidak hanya itu, pemeliharaan jaringan irigasi—mulai dari saluran primer, sekunder, hingga tersier—dilakukan secara berkala agar air dapat mengalir tanpa hambatan ke sawah-sawah petani.
Dirjen Sumber Daya Air, Dwi Purwantoro, menuturkan, Waduk Kedungombo memiliki fungsi ganda. “Fungsi utama bendungan adalah menampung air di musim penghujan dan mengendalikan banjir, serta memastikan kelancaran suplai air untuk pertanian baik pada Musim Tanam (MT) I, MT II, dan MT III, sehingga Indeks Pertanaman dapat terjaga,” jelasnya.
Untuk pertanian, Waduk Kedungombo memiliki manfaat untuk menyuplai air irigasi ke total area irigasi seluas 64.365 hektare, di Kabupaten Grobogan meliputi Daerah Irigasi (DI) Sidorejo (6.038 ha), DI Sidorejo Kiri/Lanang (1.900 Ha), DI Sedadi (16.055 ha); kemudian juga menyuplai air ke DI Klambu Kiri di Kabupaten Demak seluas 20.646 ha; DI Klambu Kanan di Kabupaten Pati seluas 10.354 ha; DI Klambu Wilalung di Kabupaten Kudus seluas 7.872 ha; dan juga mendukung program pompanisasi untuk menyuplai air irigasi seluas 1.500 ha.
Keberhasilan pengelolaan Waduk Kedungombo tidak lepas dari sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Setiap keputusan terkait jadwal tanam dan pelepasan air irigasi dirumuskan melalui Komisi Irigasi. Lembaga ini menjadi wadah komunikasi yang melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, dinas-dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, aparat TNI/Polri, hingga perwakilan petani melalui Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A).
Saat ini, stok air di Waduk Kedungombo tercatat sekitar 472,39 juta meter kubik (m³) atau berada pada elevasi +87,67 mdpl. Volume ini dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluas 64.365 hektare pada Musim Tanam I yang akan dimulai September 2025. Lahan pertanian yang teraliri mencakup area luas di Kabupaten Grobogan, Demak, Pati, hingga Kudus.
Sebagai infrastruktur yang dibangun pada periode 1980–1991, Waduk Kedungombo terus membuktikan perannya sebagai aset vital negara. Pengisian awal waduk ini dimulai pada 14 Januari 1989 dari Sungai Serang, Sungai Uter, Sungai Sentulan, Sungai Jenglong, dan Sungai Karangboyo. Dan hingga saat ini, melalui pengelolaan modern dan kolaboratif, Kementerian PU memastikan waduk ini tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga menjadi penopang utama bagi masa depan ketahanan pangan Indonesia.
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
Komentar