Payakumbuh – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Payakumbuh semakin serius mendorong transformasi digital tata kelola pemerintahan.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pembangunan command center sebagai pusat kendali terpadu layanan publik.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, Junaidi, dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD Kota Payakumbuh terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Jumat (22/08/2025).
Menurut Junaidi, command center akan menjadi motor integrasi berbagai layanan digital pemerintah, mulai dari aduan masyarakat melalui SP4N Lapor, pemantauan kebencanaan, kondisi lalu lintas, hingga ketersediaan fasilitas umum.
“Command center ini adalah kebutuhan mendesak bagi Payakumbuh. Dengan sistem terpadu, pemerintah bisa merespons persoalan publik lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Layanan masyarakat tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tapi terhubung dalam satu ruang kendali,” kata Junaidi.
Junaidi menjelaskan, Diskominfo telah menyiapkan lima program, 11 kegiatan, dan 29 subkegiatan sebagai dasar transformasi digital tahun 2026.
Fokus utama mencakup pengelolaan informasi publik, digitalisasi layanan pemerintahan, penguatan infrastruktur digital, penyelenggaraan statistik sektoral, serta pengamanan informasi melalui persandian.
Selain itu, Diskominfo juga mengajukan kebutuhan operasional seperti peralatan peliputan dan kendaraan dinas untuk menunjang kinerja komunikasi publik.
“Kami ingin memastikan informasi publik bisa dikelola secara cepat, transparan, dan partisipatif. Semua ini menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pemko Payakumbuh,” tambah Junaidi.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus, bersama anggota Komisi B, Farhan, Nasmi, dan Wirianto Dt. Paduko Basa Marajo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang ditempuh Diskominfo.
Ia menilai command center adalah simbol komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik berbasis digital.
“DPRD mendorong agar command center segera diwujudkan. Dengan adanya pusat kendali ini, koordinasi antar-OPD akan lebih cepat, dan pimpinan daerah bisa mengambil keputusan berdasarkan data real time,” ujarnya.
Diskominfo berharap keberadaan command center kelak tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, tetapi juga menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat.
“Command center ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kepercayaan publik. Masyarakat Payakumbuh berhak mendapatkan pelayanan modern, cepat, dan transparan,” pungkas Junaidi. (red)
Editor : Rachmail Gucci
Sumber Berita: Pemko Payakumbuh
Komentar