Payakumbuh – Kecamatan Payakumbuh Timur menjadi kecamatan terakhir yang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kota Payakumbuh.
Forum ini menjadi ajang untuk menyusun skala prioritas pembangunan tahun 2026 dengan menampung aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan.
Musrenbang kelurahan di Payakumbuh Timur sebelumnya telah dilaksanakan di sembilan kelurahan sejak 14 hingga 22 Januari 2025.
Proses ini melibatkan fasilitator kelurahan (faskel) yang berperan dalam menjaring kebutuhan masyarakat dari tingkat RT dan RW.
“Musrenbang ini adalah momentum penting bagi kita untuk menyusun program pembangunan secara partisipatif. Aspirasi dari masyarakat menjadi dasar utama dalam menentukan arah pembangunan ke depan,” kata Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Asisten II Wal Asri di Aula SKB, Senin (10/02/2024)
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan bertujuan untuk memastikan usulan yang diajukan benar-benar menjadi prioritas.
“Kita harus memilah program dan kegiatan mana yang lebih penting dan mendesak untuk dilaksanakan dari sekian banyak usulan yang ada,” ujarnya.
Dari aspek perekonomian, Kota Payakumbuh menunjukkan tren positif dengan capaian pertumbuhan ekonomi 4,70 persen pada 2023, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Angka ini menunjukkan geliat ekonomi yang semakin baik, didukung oleh iklim usaha yang kondusif.
“Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Payakumbuh bergerak ke arah yang lebih baik. Kita harus terus memperkuat sektor-sektor strategis, seperti UMKM, yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemko Payakumbuh juga menyoroti darurat sampah sebagai tantangan utama pasca-bencana longsor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional pada Desember 2023. Kebijakan penutupan TPA mendorong warga untuk menerapkan pemilahan sampah sejak dari rumah.
“Kami menginstruksikan agar masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, serta menyalurkan sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi ke pemulung atau lapak barang bekas,” katanya.
Selain membahas isu lingkungan, musrenbang tahun ini kembali mengintegrasikan pembahasan penanganan stunting.
Dengan angka prevalensi stunting yang masih berada di 19,78 persen pada 2023, berbagai program terus digalakkan untuk menekan angka tersebut di tahun-tahun mendatang.
“Dengan keterlibatan semua pihak, kita berharap angka stunting di Kota Payakumbuh bisa terus menurun. Kita ingin memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas sebagai generasi penerus,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Payakumbuh Timur Hepi mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh per November 2024, jumlah kasus stunting di Payakumbuh Timur mencapai 72 kasus yang tersebar di sembilan kelurahan.
Kelurahan Sicincin mencatat angka tertinggi dengan 19 kasus, disusul oleh Padang Tangah Payobadar, Padang Tiakar, dan Padang Alai Bodi masing-masing dengan 12 kasus. Sementara itu, Koto Baru menjadi kelurahan dengan jumlah kasus terendah, yakni satu kasus.
Ia menegaskan bahwa penanganan stunting menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun 2026.
“Kita akan terus memperkuat intervensi gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, serta meningkatkan peran kader kesehatan dalam mendampingi keluarga yang berisiko stunting,” ujarnya.
Meski demikian, usulan prioritas dalam Musrenbang tahun ini masih didominasi oleh pembangunan fisik dan infrastruktur.
“Sebagian besar usulan masyarakat tetap mengarah pada perbaikan jalan, drainase, serta fasilitas umum lainnya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar infrastruktur masih menjadi perhatian utama warga,” kata Hepi.
Ia berharap melalui Musrenbang ini, program yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal peningkatan kesejahteraan maupun pemerataan pembangunan.
“Semoga dengan perencanaan yang matang, kita bisa mencapai pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Payakumbuh Timur,” pungkasnya. (red)
Editor : rachmail gucci
Sumber Berita: Bappeda
Komentar