JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara di tengah gugatan yang dilayangkan Denny Indrayana dan sejumlah pihak di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.
Jawaban yang tampaknya sederhana diambil oleh Jokowi: menyerahkan kasus ini ke proses hukum.
“Ini sudah masuk wilayah hukum, jadi kita ikuti proses hukum yang ada,” kata Jokowi kepada awak media di Solo, Kamis (24/9/2026).
Namun kemunculan Jokowi di tengah kasus yang menyentuh langsung posisi politik Gibran membuka dimensi lain. Sebab, gugatan ini bukan perkara administratif biasa. Pemohon perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 meminta Mahkamah Konstitusi menguji keabsahan syarat pendidikan Gibran, bahkan meminta didiskualifikasi pencalonannya dan pembatalan pelantikannya sebagai Wakil Presiden jika dalilnya terbukti.
Di titik inilah pernyataan Jokowi menjadi menarik secara politis.
Jokowi tak sekadar mengatakan mengikuti proses hukum. Ia pun blak-blakan membeberkan sejarah pendidikan Gibran, mulai dari SD Negeri 16 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, UTS Insearch di Australia, hingga MDIS di Singapura.
“UTS Insearch itu jalurnya, biar tahu,” kata Jokowi. Ia kemudian kembali menegaskan, sepengetahuannya, proses pendidikan Gibran sudah jelas.
Bahkan saat ditanya soal dugaan adanya permasalahan terstruktur dalam pencalonan Gibran, Jokowi menjawab sambil tertawa bahwa tuntutan Gibran sudah diterima KPU. “Kalau sudah putus sekolah, disuruh ikut Paket C lagi,” ujarnya.
Jokowi Kembali ke Panggung
Secara formal, Jokowi tidak mengumumkan langkah politik apa pun. Ia tidak menyerang Denny Indrayana, tidak memerintahkan partai pengusungnya untuk bergerak, dan tidak menyatakan akan melakukan intervensi terhadap proses di Mahkamah Konstitusi.
Namun justru di sinilah pola politik Jokowi kembali menarik perhatian.
Mantan Presiden yang selama ini dikenal kerap mengambil langkah-langkah yang tak selalu jelas sejak awal, kini muncul ketika posisi politik Gibran kembali menjadi sorotan hukum. Apakah ini hanya penjelasan seorang ayah? Atau justru menjadi sinyal bahwa Jokowi mulai mengambil sikap lebih terbuka dalam menghadapi tekanan politik terhadap putranya? Jawabannya masih belum pasti.
Yang jelas kasus ini kembali menyeret nama Jokowi menjadi pusat perdebatan politik. Apalagi, para pemohon mengajukan perkara tersebut hampir dua tahun setelah pemilu presiden 2024 dan secara sadar mengakui adanya persoalan batasan waktu, namun meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengedepankan apa yang mereka sebut sebagai keadilan substantif.
Situasi ini membuat setiap langkah Jokowi mempunyai bobot politik tersendiri.
Saat Partai Bungkam, Jokowi Bicara
Yang juga menarik adalah posisi parpol pendukung Prabowo-Gibran. Ketika polemik soal syarat pendidikan Gibran kembali mencuat, ruang politik terkait persoalan tersebut belum sepenuhnya diisi oleh partai pengusung.
Di tengah situasi tersebut, justru Jokowi yang tampil memberikan penjelasan mengenai latar belakang pendidikan Gibran.
Akankah hal ini berkembang menjadi konsolidasi politik? Belum ada bukti yang bisa menyimpulkan hal itu.
Namun, secara politis, kemunculan Jokowi kembali membawa satu hal ke sorotan: ketika isu tersebut menyentuh Gibran, seberapa jauh Jokowi akan memilih diam dan kapan ia memutuskan untuk turun tangan?
Pertanyaan itu kini kembali muncul dari Solo.
Sebab, Jokowi bukan lagi Presiden yang punya kewenangan pemerintahan. Namun sebagai mantan Presiden dan ayah Wakil Presiden yang pencalonannya diperebutkan di Mahkamah Konstitusi, setiap kemunculannya memiliki resonansi politik yang jauh lebih besar daripada sekadar pernyataan pribadi.
Dan jika sejarah politik Jokowi menunjukkan satu pola, maka tindakannya tidak selalu mudah dibaca dari permukaan. Hari ini dia berkata: ikuti proses hukum.
Namun masyarakat tentu akan membaca tidak hanya apa yang disampaikan Jokowi, tapi juga alasan ia memilih berbicara sekarang, ketika posisi politik Gibran kembali menjadi sorotan.
Jika kemunculan ini berkembang menjadi langkah politik yang lebih luas, peta pertarungan di sekitar Gibran tentu bisa berubah lagi.
Untuk saat ini, satu hal yang jelas: Jokowi sudah kembali dari Solo. Dan ketika Jokowi mulai turun tahta, pertanyaan politiknya bukan lagi sekedar apa yang dia katakan—tetapi apa langkah selanjutnya yang akan diambilnya.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
